Pakar Pidana Sebut PK Jaksa Atas Djoko Tjandra Cacat Hukum
Kamis, 30 Juli 2020 - 13:32 WIB
Upaya PK yang dilakukan kejaksaan tidak boleh mewakili kepentingannya. PK harus mewakili kepentingan korban, terdakwa, atau terpidana. Jika dipaksakan maka upaya tersebut dipastikan cacat hukum. Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Upaya peninjauan kembali (PK) yang dilakukan kejaksaan tidak boleh mewakili kepentingannya. PK harus mewakili kepentingan korban, terdakwa, atau terpidana. Jika dipaksakan maka upaya tersebut dipastikan cacat hukum.
Penegasan ini disampaikan pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakir mengomentari PK yang dilakukan jaksa penuntut Umum (JPU) atas perkara Cessie Bank Bali, Djoko Tjandra . Diketahui, Djoko Tjandra telah divonis bebas oleh PN Jakarta Selatan dan menang lagi di tingkat Kasasi Mahkamah Agung (MA), Rabu (29/7/2020).
“Kesempatan akhir PK itu adanya pada milik terdakwa atau terpidana. Mengacu pada KUHAPidana jika jaksa mengajukan PK untuk kepentingannya maka langkah tersebut tentu cacat hukum,” kata salah satu perumus Rancangan KUHPidana ini dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Kamis (30/7/2020). (Baca juga: Polri Berencana Gandeng KPK Usut Tuntas Kasus Djoko Tjandra)
Mudzakir mengatakan, dalam proses penanganan perkara di pengadilan, JPU telah diberi kesempatan membuktikan dakwaannya. Mulai dari tingkat pertama (pengadilan negeri) hingga MA. Jika dalam proses tersebut JPU tidak dapat membuktikan dalilnya sebagaimana didakwakan maka upaya JPU berhenti sampai di situ. “Azas prinsipnya tidak boleh PK karena jaksa sudah diberikan kesempatan dari pengadilan tingkat pertama hinggah Mahkamah Agung,” tukas Mudzakir. (Baca juga: Penyelesaian Perkara Kasasi Lamban, Jangan Sandera Keadilan)
Menurut Mudzakir, jaksa mengajukan PK memang pernah terjadi. Namun PK itu untuk kepentingan korban, terdakwa, atau terpidana. Artinya JPU mengajukan PK karena ada putusan yang melupakan hak dan kepentingan korban.
“Itu (PK) bisa dilakukan jaksa untuk kepentingan korban. Maka dengan PK itu putusan pengadilan akan diluruskan kembali agar sesuai dengan prinsip on the track keadilan dalam rangka pengambilan keputusan. “Sebaliknya jika alasan PK menguntungkan kepentingan jaksa maka itu tidak bisa,” imbuhnya.
Penegasan ini disampaikan pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakir mengomentari PK yang dilakukan jaksa penuntut Umum (JPU) atas perkara Cessie Bank Bali, Djoko Tjandra . Diketahui, Djoko Tjandra telah divonis bebas oleh PN Jakarta Selatan dan menang lagi di tingkat Kasasi Mahkamah Agung (MA), Rabu (29/7/2020).
“Kesempatan akhir PK itu adanya pada milik terdakwa atau terpidana. Mengacu pada KUHAPidana jika jaksa mengajukan PK untuk kepentingannya maka langkah tersebut tentu cacat hukum,” kata salah satu perumus Rancangan KUHPidana ini dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Kamis (30/7/2020). (Baca juga: Polri Berencana Gandeng KPK Usut Tuntas Kasus Djoko Tjandra)
Mudzakir mengatakan, dalam proses penanganan perkara di pengadilan, JPU telah diberi kesempatan membuktikan dakwaannya. Mulai dari tingkat pertama (pengadilan negeri) hingga MA. Jika dalam proses tersebut JPU tidak dapat membuktikan dalilnya sebagaimana didakwakan maka upaya JPU berhenti sampai di situ. “Azas prinsipnya tidak boleh PK karena jaksa sudah diberikan kesempatan dari pengadilan tingkat pertama hinggah Mahkamah Agung,” tukas Mudzakir. (Baca juga: Penyelesaian Perkara Kasasi Lamban, Jangan Sandera Keadilan)
Menurut Mudzakir, jaksa mengajukan PK memang pernah terjadi. Namun PK itu untuk kepentingan korban, terdakwa, atau terpidana. Artinya JPU mengajukan PK karena ada putusan yang melupakan hak dan kepentingan korban.
“Itu (PK) bisa dilakukan jaksa untuk kepentingan korban. Maka dengan PK itu putusan pengadilan akan diluruskan kembali agar sesuai dengan prinsip on the track keadilan dalam rangka pengambilan keputusan. “Sebaliknya jika alasan PK menguntungkan kepentingan jaksa maka itu tidak bisa,” imbuhnya.
Lihat Juga :