Mahfud MD Sebut Politik Uang dan Identitas Jadi Penyakit Pemilu

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pemilu merupakan salah satu implementasi yang paling penting alam pelaksanaan demokrasi. Tujuannya memberikan dan menjamin penggunaan hak konstitusional setiap warga negara.

Untuk itu, kata Mahfud, perlu adanya antisipasi agar tidak terjadi pelanggaran yang dapat membatalkan dan menodai pelaksanaan pemilu. Menurutnya, ada dua penyakit pemilu yang perlu diantisipasi sejak dini. Yakni politik uang dan politik identitas.





"Kemungkinan atau sering terjadinya politik uang, politik uang yaitu upaya memenangkan pemilu melalui pembelian dukungan," ujar Mahfud dalam Forum Diskusi Sentra Gakkumdu 'Wujudkan Pemilu Bersih' di Jawa Timur, Selasa (8/8/2023).

"Banyak, ada yang borongan melalui botoh botoh melalui pejabat di desa, di kecamatan, di KPU, banyak loh di KPU meskipun sudah independen, karena KPU bukan hanya Jakarta, itu ada sampai di daerah bahkan sampai ke tingkat TPS itu sebenarnya orang-orangnya KPU semua," sambungnya.

Tidak hanya melalui pejabat daerah, Mahfud menjelaskan politik uang juga sering dilakukan melalui serangan fajar. Kemudian penyakit kedua yang kerap terjadi, kata Mahfud, adalah penyebaran berita bohong yang berisi fitnah terhadap lawan politik, serta menimbulkan perpecahan.

"Membuat fitnah mencaci maki sesukanya atas nama demokrasi atas nama hak asasi. Ingat, para pendiri negara kita sejak awal sudah mengatakan demokrasi saja tidak boleh ada di negara ini, harus ada temennya demokrasi itu, yaitu nomokrasi," jelasnya.

Bahkan, kata Mahfud, 56% masyarakat khawatir akan terjadi perpecahan atau polarisasi dalam pelaksanaan pemilu. "Bentuknya itu tadi, fitnah kebohongan pencemaran nama baik bahkan politik identitas. Saya selalu mengatakan Politik identitas itu berbahaya bagi kehidupan bangsa dan bernegara, berbeda dengan identitas politik," katanya.

Menurutnya, harus bisa dibedakan antara politik identitas dengan identitas politik. Setiap orang punya identitas politik dan punya ikatan primordial.

"Agama Islam, Kristen, Katolik. Suku Madura, Jawa, Bugis, Batak itu identitas. Ras Melayu, China, Arab, dan sebagainya. Nah itu identitas," katanya.



"Apakah memiilih berdasarkan identitas itu tidak boleh? Boleh. Tetapi jangan itu menjadi hal yang utama apalagi dijadikan alat untuk mendiskriminasi orang lain," tutupnya.