Muhaimin Dorong Pendampingan UMKM dan Gerakan Bangga Buatan Indonesia
Senin, 27 Juli 2020 - 15:31 WIB
Selain itu, dibutuhkan konsolidasi data UMKM kita sehingga ada data UMKM yang lengkap, mulai dari jenis usaha, status, dan data-data demografis lainnya. "Dengan pendataan yang benar, maka jenis bantuan dan sasaran bantuan menjadi tepat sehingga menimbulkan efek terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujar Gus AMI.
Hal lainnya yang tidak kalah penting adalah memanfaatkan peluang atau potensi ekonomi digital dan pendampingan terhadap UMKM sehingga mempunyai kemampuan bankable, sekaligus dapat memanfaatkan sistem online. Saat ini, kata dia, baru ada 8 juta atau 12,5% dari total 64 juta UMKM yang masuk ke market place.
Menurut Wakil Ketua DPR Bidang Kooordinator Kesejateraan Rakyat ini, pendampingan terhadap UMKM meliputi aspek legalitas badan usaha, peningkatan kualitas produk, kualitas kemasan, sertifikasi produk, penyediaan jasa logistik (gudang dan pengiriman), serta akses terhadap pendanaan atau modal kerja.
Pendampingan juga bisa dilakukan dengan melakukan sinergitas program-program pemerintah lainnya, seperti BLT dan BLT Dana Desa sehingga konsumsi rumah tangga bisa naik.
"Tanpa upaya merangsang konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah UMKM akan jalan di tempat," katanya.
Menurut dia, pemerintah dan masyarakat juga dapat memberikan dukungan terhadap UMKM dengan memprioritaskan belanja barang-barang buatan dalam negeri.
"Kita harus mendukung gerakan 'Bangga Buatan Indonesia' atau membeli produk-produk dalam negeri. Melalui gerakan ini akan menimbulkan multiple effect. UMKM bisa produksi, rakyat belanja dengan harga terjangkau dan pada akhirnya akan menggerakkan sektor ekonomi mikro,” tuturnya.
Hal lainnya yang tidak kalah penting adalah memanfaatkan peluang atau potensi ekonomi digital dan pendampingan terhadap UMKM sehingga mempunyai kemampuan bankable, sekaligus dapat memanfaatkan sistem online. Saat ini, kata dia, baru ada 8 juta atau 12,5% dari total 64 juta UMKM yang masuk ke market place.
Menurut Wakil Ketua DPR Bidang Kooordinator Kesejateraan Rakyat ini, pendampingan terhadap UMKM meliputi aspek legalitas badan usaha, peningkatan kualitas produk, kualitas kemasan, sertifikasi produk, penyediaan jasa logistik (gudang dan pengiriman), serta akses terhadap pendanaan atau modal kerja.
Pendampingan juga bisa dilakukan dengan melakukan sinergitas program-program pemerintah lainnya, seperti BLT dan BLT Dana Desa sehingga konsumsi rumah tangga bisa naik.
"Tanpa upaya merangsang konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah UMKM akan jalan di tempat," katanya.
Menurut dia, pemerintah dan masyarakat juga dapat memberikan dukungan terhadap UMKM dengan memprioritaskan belanja barang-barang buatan dalam negeri.
"Kita harus mendukung gerakan 'Bangga Buatan Indonesia' atau membeli produk-produk dalam negeri. Melalui gerakan ini akan menimbulkan multiple effect. UMKM bisa produksi, rakyat belanja dengan harga terjangkau dan pada akhirnya akan menggerakkan sektor ekonomi mikro,” tuturnya.
(dam)
tulis komentar anda