Mendudukkan Inpres Revolusi Mental

Kemala Atmojo

Peminat Filsafat, Hukum, dan Seni

Sudah tujuh tahun Instruksi Presiden (Inpres) tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) dikeluarkan, tapi masih ada saja yang kurang memahami apa maksudnya dan apa isinya, serta bagaimana kedudukan Inpres itu dalam sebuah birokrasi pemerintahan. Beberapa pertanyaan yang masih sering muncul, misalnya, apa maksudnya revolusi mental itu? Kita harus melakukan apa? Konkretnya bagaimana?

Karena itu, bagi pembaca yang tidak memiliki latar belakang hukum, semoga tulisan pendek ini bisa sedikit membantu memperjelasnya, baik yang menyangkut isi maupun kedudukan Inpres itu.

.



Pertama-tama, Inpres No. 12 Tahun 2016 itu dimaksudkan untuk memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan melaksanakan revolusi mental, yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila.

Untuk itulah, pada 6 Desember 2016, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Inpres yang ditujukan kepada 1. Para Menteri Kabinet Kerja; 2. Sekretaris Kabinet; 3. Jaksa Agung Republik Indonesia; 4. Panglima Tentara Nasional Indonesia; 5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 7. Para Kepala Sekretariat Lembaga Negara; 8. Para Gubernur; 9. Para Bupati/Walikota.

Kepada mereka itulah diinstruksikan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Apa isi instruksi atau programnya? Ada lima “program besarnya”. Pertama, Indonesia Melayani. Kedua, Indonesia Bersih. Ketiga, Indonesia Tertib. Keempat, Indonesia Mandiri; dan Kelima, Indonesia Bersatu.

Dalam program Indonesia Melayani, misalnya, difokuskan pada: a. peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara; b. peningkatan penegakan disiplin Aparatur Pemerintah dan Penegak Hukum; c. penyempurnaan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif (e-government); d. penyempurnaan sistem manajemen kinerja (performance-based management system) Aparatur Sipil Negara; e. peningkatan perilaku pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan responsif; f. penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi); g. penyederhanaan pelayanan birokrasi (debirokratisasi); h. peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik; i. peningkatan penegakan hukum dan aturan di bidang pelayanan publik; dan j. penerapan sistem penghargaan dan sanksi beserta keteladanan pimpinan.