Kepala BSKDN Minta Jajarannya Terbuka Bangun Kolaborasi

Dalam hal ini, dibutuhkan peran analis kebijakan untuk bisa mengurai letak kesalahannya, apakah dari proses, penerimaan, membelanjakan, atau pembiayaannya. Koreksi ini harus dilakukan guna mengukur solvabilitas dari anggaran yang ada di setiap entitas baik pemerintah daerah maupun organisasi perangkat daerah (OPD).

"Untuk itu perlu dibedah satu per satu kebijakan dari satu daerah, lalu dilihat komposisi anggaran yang punya literatur stunting itu larinya ke mana saja. Berarti kita harus tampil diminta atau tidak diminta untuk membuat saran kebijakan melalui kajian dan ditawarkan ke pimpinan untuk disetujui atau tidak," katanya

Dia mengatakan kerja sama antara analis kebijakan, statistisi, dan pemerintah daerah untuk menghasilkan saran kebijakan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah mulai dilakukan pihaknya. Hal ini dilakukan dengan menjaring isu strategis di lingkungan pemerintahan dalam negeri untuk ditindaklanjuti sebagai kajian.

Langkah BSKDN tersebut, kata Yusharto, telah mendapatkan apresiasi dari Lembaga Administrasi Negara (LAN). "Analis kebijakan untuk BSKDN itu sangat penting, kemarin 13 Juni hadir dari Lembaga Administrasi Negara mengapresiasi dengan baik upaya kita (BSKDN) untuk melakukan pembinaan terhadap jabatan analis yang ada di Kemendagri dan pemerintah daerah," pungkasnya.