Kepala BSKDN Minta Jajarannya Terbuka Bangun Kolaborasi
Rabu, 21 Juni 2023 - 00:11 WIB
loading...
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo meminta jajarannya terutama analis kebijakan dan statistisi terbuka membangun kolaborasi dengan berbagai pihak. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo meminta jajarannya terutama analis kebijakan dan statistisi terbuka membangun kolaborasi dengan berbagai pihak. Menurut dia, hal itu penting dilakukan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas.
Yusharto meminta jajarannya memahami tugas dan fungsi masing-masing, khususnya bagi analis kebijakan dan statistisi untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas. Dia juga mengimbau agar keduanya dapat semakin mengenali apa yang dibutuhkan oleh instansi tempatnya bekerja.
"Setidak-tidaknya kita (BSKDN) akan menghasilkan kebijakan yang mendekati harapan dari masyarakat di Indonesia. Analis kebijakan hadir sebagai agen untuk membantu pembuat kebijakan dalam menghasilkan kebijakan publik yang inovatif, agile, dan berbasis pada bukti sehingga tidak lagi ditemukan kebijakan yang tumpang tindih ataupun menimbulkan reaksi negatif dari publik," katanya saat memimpin Rapat Penguatan Kinerja Jabatan Analis Kebijakan dan Stastisi di Lingkungan BSKDN di Aula BSKDN, Selasa (20/6/2023).
Baca juga: Kemendagri Minta Masukan untuk Menguatkan Pemerintahan Desa
Dia mencontohkan, beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapati adanya temuan penggunaan anggaran penanganan stunting yang tidak tepat sasaran. Karena dari Rp10 miliar anggaran, hanya Rp2 miliar digunakan untuk mendukung stunting secara substantif.
Sedangkan selebihnya hanya digunakan untuk perjalanan dinas, rapat, dan sebagainya. Dari peristiwa tersebut, dirinya menyimpulkan kebijakan dalam pengalokasian anggaran tersebut perlu dikoreksi.
Dalam hal ini, dibutuhkan peran analis kebijakan untuk bisa mengurai letak kesalahannya, apakah dari proses, penerimaan, membelanjakan, atau pembiayaannya. Koreksi ini harus dilakukan guna mengukur solvabilitas dari anggaran yang ada di setiap entitas baik pemerintah daerah maupun organisasi perangkat daerah (OPD).
"Untuk itu perlu dibedah satu per satu kebijakan dari satu daerah, lalu dilihat komposisi anggaran yang punya literatur stunting itu larinya ke mana saja. Berarti kita harus tampil diminta atau tidak diminta untuk membuat saran kebijakan melalui kajian dan ditawarkan ke pimpinan untuk disetujui atau tidak," katanya
Dia mengatakan kerja sama antara analis kebijakan, statistisi, dan pemerintah daerah untuk menghasilkan saran kebijakan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah mulai dilakukan pihaknya. Hal ini dilakukan dengan menjaring isu strategis di lingkungan pemerintahan dalam negeri untuk ditindaklanjuti sebagai kajian.
Langkah BSKDN tersebut, kata Yusharto, telah mendapatkan apresiasi dari Lembaga Administrasi Negara (LAN). "Analis kebijakan untuk BSKDN itu sangat penting, kemarin 13 Juni hadir dari Lembaga Administrasi Negara mengapresiasi dengan baik upaya kita (BSKDN) untuk melakukan pembinaan terhadap jabatan analis yang ada di Kemendagri dan pemerintah daerah," pungkasnya.
Yusharto meminta jajarannya memahami tugas dan fungsi masing-masing, khususnya bagi analis kebijakan dan statistisi untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas. Dia juga mengimbau agar keduanya dapat semakin mengenali apa yang dibutuhkan oleh instansi tempatnya bekerja.
"Setidak-tidaknya kita (BSKDN) akan menghasilkan kebijakan yang mendekati harapan dari masyarakat di Indonesia. Analis kebijakan hadir sebagai agen untuk membantu pembuat kebijakan dalam menghasilkan kebijakan publik yang inovatif, agile, dan berbasis pada bukti sehingga tidak lagi ditemukan kebijakan yang tumpang tindih ataupun menimbulkan reaksi negatif dari publik," katanya saat memimpin Rapat Penguatan Kinerja Jabatan Analis Kebijakan dan Stastisi di Lingkungan BSKDN di Aula BSKDN, Selasa (20/6/2023).
Baca juga: Kemendagri Minta Masukan untuk Menguatkan Pemerintahan Desa
Dia mencontohkan, beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapati adanya temuan penggunaan anggaran penanganan stunting yang tidak tepat sasaran. Karena dari Rp10 miliar anggaran, hanya Rp2 miliar digunakan untuk mendukung stunting secara substantif.
Sedangkan selebihnya hanya digunakan untuk perjalanan dinas, rapat, dan sebagainya. Dari peristiwa tersebut, dirinya menyimpulkan kebijakan dalam pengalokasian anggaran tersebut perlu dikoreksi.
Dalam hal ini, dibutuhkan peran analis kebijakan untuk bisa mengurai letak kesalahannya, apakah dari proses, penerimaan, membelanjakan, atau pembiayaannya. Koreksi ini harus dilakukan guna mengukur solvabilitas dari anggaran yang ada di setiap entitas baik pemerintah daerah maupun organisasi perangkat daerah (OPD).
"Untuk itu perlu dibedah satu per satu kebijakan dari satu daerah, lalu dilihat komposisi anggaran yang punya literatur stunting itu larinya ke mana saja. Berarti kita harus tampil diminta atau tidak diminta untuk membuat saran kebijakan melalui kajian dan ditawarkan ke pimpinan untuk disetujui atau tidak," katanya
Dia mengatakan kerja sama antara analis kebijakan, statistisi, dan pemerintah daerah untuk menghasilkan saran kebijakan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah mulai dilakukan pihaknya. Hal ini dilakukan dengan menjaring isu strategis di lingkungan pemerintahan dalam negeri untuk ditindaklanjuti sebagai kajian.
Langkah BSKDN tersebut, kata Yusharto, telah mendapatkan apresiasi dari Lembaga Administrasi Negara (LAN). "Analis kebijakan untuk BSKDN itu sangat penting, kemarin 13 Juni hadir dari Lembaga Administrasi Negara mengapresiasi dengan baik upaya kita (BSKDN) untuk melakukan pembinaan terhadap jabatan analis yang ada di Kemendagri dan pemerintah daerah," pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
