Pasukan Pandawa Raider Dikirim ke Papua, Pengamat: Bekali Prajurit Geopolitik Papua
Minggu, 18 Juni 2023 - 22:06 WIB
Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan Siber Susaningtyas NH Kertopati meminta agar prajurit TNI dibekali geopolitik Papua. FOTO/DOK.MPI
JAKARTA - TNI mengirimkan Satgas Pamtas Mobile Batalyon Infanteri (Yonif) 411 Mekanis Raider Pandawa Kostrad ke Papua. Pengerahan pasukan terlatih ini untuk menjaga stabilitas keamanan di daerah tersebut.
Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Hankam dan Siber Susaningtyas NH Kertopati mengatakan deployment atau pengiriman pasukan terlatih Kostrad ke Papua merupakan langkah yang tepat.
"Prajurit yang akan dikirim diberi pengetahuan bukan saja hal terkait strategi militer tetapi juga diberi pemahaman sedikit terkait dinamika geopolitik dan geoekonomi Papua, sehingga prajurit memahami juga adat budaya, situasi kondisi berikut komunikasi setempat," ujarnya, Minggu (18/6/2023).
Pengiriman prajurit Kostrad ke Papua karena memang tugas utamanya menangani Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang bersifat tempur dalam bentuk operasi mengatasi gerakan separatis bersenjata, operasi mengatasi pemberontakan bersenjata. Termasuk operasi mengatasi aksi terorisme, operasi mengamankan wilayah perbatasan, operasi mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.
"Harus pahami dahulu awal mula konflik Papua. Konflik politik mengenai Irian Jaya antara kita dengan Belanda sudah berlangsung sejak Indonesia merdeka 1945 yang tidak selesai dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949 dan pada 1960-1963 dilanjutkan melalui perundingan Middleburg serta perjanjian New York yang dimediasi oleh Amerika Serikat (AS)," ujarnya.
Perempuan yang akrab disapa Nuning ini menyebut kepentingan Amerika Serikat di era perang dingin tersebut adalah membendung komunisme di Asia dan menjauhkan hubungan Indonesia dengan Uni Soviet. Akhirnya melalui Referendum Act of Free Choice atau Pepera pada 1969 oleh PBB yang didominasi oleh AS, Irian Jaya diakui dunia masuk dalam wilayah Republik Indonesia.
"Kepentingan AS pada waktu itu adalah mendirikan perusahaan tambang tembaga di Ertsberg pada 1970, namun Pemerintah RI tidak memberi syarat kepada AS untuk ikut memerangi ide separatisme Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang telah berdiri sejak 1963 atas dukungan Belanda," katanya.
Selanjutnya Belanda mendorong terlaksananya proklamasi negara Papua pada 1 Juli 1971, tanpa adanya gugatan politik yang signifikan dari Pemerintah RI.
Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Hankam dan Siber Susaningtyas NH Kertopati mengatakan deployment atau pengiriman pasukan terlatih Kostrad ke Papua merupakan langkah yang tepat.
"Prajurit yang akan dikirim diberi pengetahuan bukan saja hal terkait strategi militer tetapi juga diberi pemahaman sedikit terkait dinamika geopolitik dan geoekonomi Papua, sehingga prajurit memahami juga adat budaya, situasi kondisi berikut komunikasi setempat," ujarnya, Minggu (18/6/2023).
Pengiriman prajurit Kostrad ke Papua karena memang tugas utamanya menangani Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang bersifat tempur dalam bentuk operasi mengatasi gerakan separatis bersenjata, operasi mengatasi pemberontakan bersenjata. Termasuk operasi mengatasi aksi terorisme, operasi mengamankan wilayah perbatasan, operasi mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.
"Harus pahami dahulu awal mula konflik Papua. Konflik politik mengenai Irian Jaya antara kita dengan Belanda sudah berlangsung sejak Indonesia merdeka 1945 yang tidak selesai dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949 dan pada 1960-1963 dilanjutkan melalui perundingan Middleburg serta perjanjian New York yang dimediasi oleh Amerika Serikat (AS)," ujarnya.
Perempuan yang akrab disapa Nuning ini menyebut kepentingan Amerika Serikat di era perang dingin tersebut adalah membendung komunisme di Asia dan menjauhkan hubungan Indonesia dengan Uni Soviet. Akhirnya melalui Referendum Act of Free Choice atau Pepera pada 1969 oleh PBB yang didominasi oleh AS, Irian Jaya diakui dunia masuk dalam wilayah Republik Indonesia.
"Kepentingan AS pada waktu itu adalah mendirikan perusahaan tambang tembaga di Ertsberg pada 1970, namun Pemerintah RI tidak memberi syarat kepada AS untuk ikut memerangi ide separatisme Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang telah berdiri sejak 1963 atas dukungan Belanda," katanya.
Selanjutnya Belanda mendorong terlaksananya proklamasi negara Papua pada 1 Juli 1971, tanpa adanya gugatan politik yang signifikan dari Pemerintah RI.
Lihat Juga :
tulis komentar anda