Pilkada di Masa Pandemi Covid-19, DPR: Pemerintah Paling Ngotot
Sabtu, 25 Juli 2020 - 13:31 WIB
Namun begitu, Arwani memahami argumentasi pemerintah mengenai urgensi pelaksanaan pilkada tahun ini. Pemerintah beralasan pandemi tak diketahui secara pasti kapan berakhirnya.
Karena itu, pilkada akhirnya diputuskan tetap dilaksanakan dengan catatan penerapan protokol kesehatan yang ketat. "Ini syarat yang menurut kami menjadikan penyelenggaran pilkada pada bulan Desember itu bukan harga mati," tutur dia.
(Baca: Soal Isu Dinasti Politik Jokowi, Ini Jawaban Gamblang Gibran)
Ia melihat untuk mengukur bisa tidaknya pemungutan suara diselenggarakan bukan didasarkan pada per wilayah, melainkan kondisi per tempat pemungutan suara (TPS).
"Apakah di desa ini memungkinkan untuk dilaksanakan atau mungkin satu kecamatan kita enggak tahu. jadi saya katakan pilkada itu bukan harga mati, terutama di tps-tps tertentu yang memang zona merah atau merah sekali," pungkas dia.
Karena itu, pilkada akhirnya diputuskan tetap dilaksanakan dengan catatan penerapan protokol kesehatan yang ketat. "Ini syarat yang menurut kami menjadikan penyelenggaran pilkada pada bulan Desember itu bukan harga mati," tutur dia.
(Baca: Soal Isu Dinasti Politik Jokowi, Ini Jawaban Gamblang Gibran)
Ia melihat untuk mengukur bisa tidaknya pemungutan suara diselenggarakan bukan didasarkan pada per wilayah, melainkan kondisi per tempat pemungutan suara (TPS).
"Apakah di desa ini memungkinkan untuk dilaksanakan atau mungkin satu kecamatan kita enggak tahu. jadi saya katakan pilkada itu bukan harga mati, terutama di tps-tps tertentu yang memang zona merah atau merah sekali," pungkas dia.
(muh)
Lihat Juga :