Fakta Menarik Letjen Yunus Yosfiah, dari Menteri hingga Anggota DPR

2. Menghapus Aturan Wajib Nonton Film G30S PKI

Pada era Orde Baru, setiap tanggal 30 September, film "Pengkhianatan G30S/PKI" selalu wajib diputar di stasiun televisi nasional. Namun aturan ini berubah seiring Yusuf menjabat sebagai Menteri Penerangan.

Diketahui bahwa tokoh Angkatan Udara saat itu, Marsekal Udara Saleh Basarah meminta Yunus Yosfiah untuk menghapuskan aturan wajib menonton Film G30S PKI, sebab sejumlah anggota TNI AU menilai film tersebut mendiskreditkan pangkalan AURI di Halim Perdanakusumah dianggap sebagai sarang PKI.

Dari situlah Yunus Yosfiah mengatakan pemutaran film yang bernuansa pengkultusan tokoh, seperti film Pengkhianatan G30S/PKI, Janur Kuning, Serangan Fajar tidak sesuai lagi dengan dinamika reformasi, dan mulai tidak menayangkannya kembali di saluran televisi nasional.

3. Masuk PPP dan Jadi Anggota DPR RI

Pada tahun 2002, Yunus memutuskan untuk masuk menjadi anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dirinya bahkan sempat menjadi Sekretaris Jenderal PPP dari bulan Desember 2003 hingga tahun 2007.

Bersama dengan PPP, Yunus sempat terpilih untuk menjadi anggota DPR mewakili dapil Sulawesi Selatan II di Komisi XI periode 2004–2009.