Atasi Masalah Sampah, KLHK Sebut Perlu Revolusi Budaya
Minggu, 04 Juni 2023 - 13:08 WIB
"Hasilnya sudah kita rasakan meski harus terus diterapkan kebijakan yang kolaboratif," tambahnya.
Selain itu kata Novrizal, perusahaan yang tidak punya komitmen serius terhadap Extended Producer Responsibility atau penerapan tanggung jawab produsen yang lebih luas terhadap produk yang dihasilkan, khususnya menyangkut sampah packaging produknya harus terus diingatkan.
"Diteriaki oleh publik agar mereka patuh, demi pengurangan sampah, termasuk sampah plastik yang dihasilkan mereka. Jika perlu masyarakat mengambil langkah tegas," ucap Novrizal.
"Dengan tidak membeli produk-produk dari produsen yang tak punya komitmen tersebut. Masyarakat dapat mengkampanyekan ini sebagai bagian dari tanggungjawab masyarakat terhadap program pemerintah dalam pengurangan sampah, khususnya sampah plastik," tutupnya.
Hadir sebagai narasumber yang lain, Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono (mewakili Wali Kota yang diundang resmi dan berhalangan hadir) dan dosen yang juga peneliti BRIN, Sri Wahyono.
Seperti diketahui, aturan hukum soal ini sangat jelas. Extended Producer Responsibility (EPR) ada regulasi khusus EPR-nya yaitu Permen LHK Nomor 75 Tahun 2019. Juga dalam Undang-Undang (UU) tentang Pengelolaan Sampah 2008.
Selain itu kata Novrizal, perusahaan yang tidak punya komitmen serius terhadap Extended Producer Responsibility atau penerapan tanggung jawab produsen yang lebih luas terhadap produk yang dihasilkan, khususnya menyangkut sampah packaging produknya harus terus diingatkan.
"Diteriaki oleh publik agar mereka patuh, demi pengurangan sampah, termasuk sampah plastik yang dihasilkan mereka. Jika perlu masyarakat mengambil langkah tegas," ucap Novrizal.
"Dengan tidak membeli produk-produk dari produsen yang tak punya komitmen tersebut. Masyarakat dapat mengkampanyekan ini sebagai bagian dari tanggungjawab masyarakat terhadap program pemerintah dalam pengurangan sampah, khususnya sampah plastik," tutupnya.
Hadir sebagai narasumber yang lain, Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono (mewakili Wali Kota yang diundang resmi dan berhalangan hadir) dan dosen yang juga peneliti BRIN, Sri Wahyono.
Seperti diketahui, aturan hukum soal ini sangat jelas. Extended Producer Responsibility (EPR) ada regulasi khusus EPR-nya yaitu Permen LHK Nomor 75 Tahun 2019. Juga dalam Undang-Undang (UU) tentang Pengelolaan Sampah 2008.
Lihat Juga :