Kejagung Diminta Tak Ragu Telusuri Aliran Dana Korupsi BAKTI Kominfo

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) diharapkan tak ragu menelusuri aliran dana dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Tahun 2020-2022. Kasus ini telah menjerat Menkominfo Johnny G Plate yang merupakan Sekjen Partai Nasdem.

Komisioner Ombudsman periode 2016-2021, Ahmad Alamsyah Saragih mengatakan, Kejagung perlu segera merespons Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang dengan tegas mempersilakan Kejagung menelusuri aliran dana dugaan korupsi Johnny Plate, termasuk ke partainya. Apalagi Surya Paloh masih meyakini Kejagung akan transparan, profesional, dan bebas dari intervensi dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan kader Johnny G Plate.

Menurut Alamsyah, kerugian negara yang ditimbulkan dari korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo lebih besar dari korupsi pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang. Kerugian negara di proyek Hambalang hanya Rp706 miliar, sementara proyek BTS 4G BAKTI Kominfo mencapai Rp8,32 triliun.

"Penetapan tersangka Menkominfo harus dijadikan Kejagung sebagai momentum penegakan hukum dan bersih-bersih di pemerintahan," kata Alamsyah, Jumat (19/5/2023).

Alamasyah mengungkapkan, beberapa vendor pembangunan BTS 4G BAKTI Kominfo sudah dipangggil Kejagung. Mereka diketahui dekat dengan sumber kekuasaan dan kandidat capres yang akan maju di Pilpres 2024. Sayangnya hingga saat ini Kejagung belum melakukan pendalaman aliran dana yang mengalir ke vendor yang memiliki kedekatan dengan sumber kekuasaan dan kandidat capres tersebut.

Segera Tunjuk Menkominfo Baru

Penetapan tersangka dan penahanan Johnny G Plate, maka jabatan Menkominfo kosong. Alamsyah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera segera menunjuk penggantinya karena jika tidak, maka industri telekomunikasi menjadi tertekan. Jika industri telekomunikasi tertekan, maka akan berpotensi membuat perekonomian nasional terganggu.

"Pembangunan BTS oleh BAKTI Kominfo sejatinya merupakan cita-cita mulia Presiden Jokowi agar masyarakat Indonesia dapat menikmati broadband. Ketika tak ada Menkominfo, bisa dipastikan rencana mewujudkan tol langit akan mangkrak. Jangan sampai pembangunan tol langit ini menjadi kasus Hambalang jilid 2," katanya.

Agar pembangunan tol langit terwujud dan ekonomi digital Indonesia dapat berkembang, Alamsyah mengharapkan Presiden Jokowi memilih kandidat Menkominfo yang memahami industri ICT. Selain itu, tidak memiliki konflik bisnis yang saat ini tengah digeluti calon Menkominfo.