Terciptanya Kelas-kelas Pendidikan

Disparitas itu tidak hanya terjadi antarsekolah, namun juga muncul pada mutu dan layanan pendidikan antar-kabupaten-kota. Sekat-sekat terjadi sudah lama, hingga bicara pendidikan Indonesia masih berkutat pada masalah sebaran yang tidak merata, dan mutunya jauh berbeda. Berebut kursi sekolah negeri untuk sebagai anak di sejumlah kota (seperti Jakarta) juga tidak semata soal mutunya, tapi bergeser pada pertimbangan ekonomi. Bagi keluarga yang menyekolahkan anak di negeri, mereka tidak banyak biaya yang harus dikeluarkan, bahkan beberapa program bantuan bisa didapatkan, seperti Kartu Jakarta Pintar. Lain halnya dengan keluarga yang memiliki anak bersekolah di swasta, "duit lagi duit lagi" banyak ongkos yang dikeluarkan, walau tidak semua anak yang sekolah di swasta adalah anak orang mampu.

Ketimpangan Layanan Pendidikan

Pada saat pembelajaran sudah dimulai, kita bisa melihat kondisi yang kontras terjadi di tengah masyarakat dalam mendapatkan layanan pendidikan. Anak dari kelompok masyarakat menengah ke atas asyik belajar dengan gawainya, melakukan pertemuan virtual tanpa mengalami masalah. Kebanyakan orang tua mereka juga sudah terbiasa melakukan meeting jarak jauh sehingga kalau bicara penggunaan perangkat berteknologi tinggi sudah tidak canggung lagi. Mereka memulai tahun ajaran baru dengan koneksi internet tanpa batas, bahkan terlihat tenang karena bisa didampingi orang tuanya.

Lalu apa yang terjadi pada anak-anak dari kelompok ekonomi rendah? Mereka seperti terseok-seok saat harus mengikuti permintaan sekolah untuk belajar daring. Ini terjadi di sekolah negeri. Sekolah yang isinya anak-anak yang beragam tingkat ekonominya sehingga ada anak harus pinjam handphone temannya serta para orang tua harus ngutang ke tetangga untuk beli pulsa/kuota bagi anaknya. Belajar daring yang banyak dipilih sekolah, nyatanya sangat membebani keluarga berpenghasilan pas-pasan.

Cerita yang lebih miris datang dari keluarga yang anaknya terpaksa harus bersekolah di swasta. Pada saat terjadi banyak PHK, uang muka masuk sekolah tetap mahal. Para siswa baru pun diberikan tenggat waktu untuk melunasi sumbangan pembangunan yang besarannya berbeda-beda tergantung sekolahnya. Dari sini kita bisa lihat, ada anak yang untuk sekolah harus bayar mahal, ada pula tidak, padahal secara ekonomi bisa saja mereka sama, yakni anak dari keluarga yang biasa-biasa saja. Berbeda dalam mendapatkan layanan pendidikan ini sudah berlangsung lama, hanya saja di masa pandemi Covid-19 kesenjangan ini makin terlihat. Terjadi kelas-kelas sosial yang "jomplang" dalam pendidikan hari ini.

Pendidikan hari ini di Tanah Air juga menjadi ladang bisnis bagi sebagian yayasan, walau dasar pendiriannya untuk kepentingan sosial, namun dalam perjalanannya komersialisasi pendidikan terjadi, dengan mematok harga masuk sekolah yang fantastis, tidak lagi satu dua juta, tapi untuk sekolah dasar saja bisa ada yang biasanya puluhan juta. Lahirlah sekolah khusus anak orang kaya, lalu ada anak sekolah negeri, sekolah swasta biasa-biasa, sekolah pinggiran, serta anak-anak yang belum bisa mengenyam pendidikan. Setidaknya yang terjadi hari ini adalah layanan pendidikan di negeri ini belum merata, belum berkeadilan, dan terjadi ketimpangan.

Pendidikan Luar Sekolah

Pemerintah juga tidak bisa mengabaikan begitu saja keberadaan lembaga pendidikan nonformal yang memiliki peran penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Pada masa pandemi Covid-19 ini semua terkena dampak, jika sekolah negeri disebutkan ada afirmasi dana Bantuan Operasional Sekolah, lembaga pendidikan berbasis komunitas ini nyaris tidak tersentuh perhatian. Anak jalanan misalnya, yang awalnya bisa duduk sebagai anak sekolah dan belajar seperti anak-anak lainnya di satu lembaga, kini terancam kembali lagi ke jalan. Mereka tidak bisa belajar dari rumah karena tak punya apa-apa, tidak juga bisa belajar tatap muka karena mereka bertempat tinggal di zona merah Covid-19.