Pemilu 2024, MUI Minta Masjid Tak Dijadikan Tempat Kampanye Politik Praktis

"Kalau politik identitas, ini yang dilarang, karena politik identitas itu sebuah terminolgi tentang aktivitas politik yang ekslusif, yaitu memilih preferensi politik berdasar suku, ras dan agama dengan memandang preferensi pilihan politik di luar itu salah dan ia cenderung memusuhinya," ujar Kiai Cholil.

Untuk mencegah penyebaran politik yang dapat memecah-belah umat, maka perlu upaya bersama pengelola tempat-tempat ibadah untuk berkomitmen tidak menjadikan tempat ibadah sebagai ajang kampanye politik praktis. Sebaliknya tempat ibadah dapat dijadikan sebagai arena pendidikan politik umat agar umat memiliki kedewasaan dalam menghadapi perbedaan preferensi politik menjalang pemilu.

Ketua Komisi Dakwah MUI, KH Ahmad Zubaidi menjelaskan, peserta yang hadir pada acara tersebut terdiri dari 80 Pengurus DKM dan 40 dai di wilayah jabodetabek.

"Sebanyak 80 pengurus DKM dan Dai sebanyak 40 dai se-Jabodetabek hadir pada acara ini, untuk menyatukan visi dalam dakwah yang menyatukan dalam menghadapi pesta demokrasi 2024," kata Kiai Zubaidi.