Mendagri Sebut Ada 4 Indikator Keberhasilan Pemilu

Misalnya terkait dengan masih rendahnya realisasi anggaran kegiatan dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) bagi satuan kerja di daerah pada tahun 2022 dan 2023.

Dirinya mengarahkan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil), agar melakukan pengendalian dan evaluasi secara masif setiap bulannya.

Mendagri juga mengarahkan Ditjen Bina Pemdes agar melakukan koordinasi dengan Pemda untuk mempersiapkan pelatihan aparatur desa dan kecamatan. Langkah ini penting dilakukan untuk meningkatkan target kinerja Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).

"Selain itu, Ditjen Dukcapil juga diminta agar mencermati pengadaan dan ketersediaan blangko KTP elektronik," tutupnya.

Di sisi lain, Mendagri mengapresiasi kinerja jajarannya dalam menjalankan tugas yang diemban sepanjang kuartal pertama 2023. Hal itu seperti upaya pengendalian inflasi di daerah yang terbilang terkendali.

Dibanding sejumlah negara lainnya, inflasi di Indonesia menempati peringkat yang terbilang bagus dan terkendali.

Mendagri menyampaikan, belum lama ini berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) salah satunya membahas pengendalian inflasi. Presiden mengapresiasi upaya pengendalian yang dilakukan Kemendagri.

Presiden pun meminta agar langkah pengendalian inflasi di daerah terus dilakukan secara konsisten. Kemendagri setiap minggu selalu mengadakan rapat pengendalian inflasi di daerah yang diikuti seluruh Forkompinda se Indonesia.

"Untuk masalah inflasi ini saya memang sudah menunjuk leading sektornya adalah Pak Irjen karena kaitannya lebih banyak ke masalah pengendalian daerah-daerah," jelas Mendagri.

Meski begitu lanjut Mendagri, komponen Kemendagri lainnya seperti Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda), Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda), serta Ditjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) juga harus tetap berkontribusi dalam mengendalikan inflasi di daerah.