Jaga Kedaulatan Negara, BNPP Gagas Keamanan Laut Terintegrasi
Sabtu, 01 April 2023 - 05:08 WIB
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggagas untuk terbentuknya sistem pengawasan maritim dan sistem keamanan laut nasional yang terintegrasi. Foto/Ilustrasi Laut/SINDOnews
JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggagas terbentuknya sistem pengawasan maritim dan sistem keamanan laut nasional yang terintegrasi. Itu didasari atas luasnya wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apalagi Indonesia memiliki pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) yang perlu dijaga.
Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Robert Simbolon mengatakan, sejumlah instansi telah memiliki Sistem Monitoring Keamanan Laut berbasis ais terestrial, citra satelit, radar permukaan, long range camera, dan lain sebagainya. Misalnya, TNI AL memiliki Integrated Maritime Surveillance System (MISS).
Kemudian, Badan Keamanan Laut (Bakamla) memiliki Bakamla Integrated Information System (BIIS) dan Dashboard, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Vessel Monitoring System (VMS), Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) dengan Vessel Traffic Service (VTS), Polair (Polri) berupa Ais Monitoring, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Sistem Integritas Data dan Informasi Pengawasan Laut (SIDIWASLA).
"Namun, sistem tersebut masih belum terintegrasi," kata Robert salam keteranganya yang dikutip Sabtu (1/4/2023).
Kendati belum ditentukan instansi mana yang nantinya akan ditugasi untuk membentuk sistem terintegrasi tersebut, kata Robert, BNPP akan tetap mengawal agar sistem yang terintegrasi ini dapat terbentuk.
"Sebagai pengelola perbatasan yang sudah diberi mandat oleh Undang-undang 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, BNPP bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem itu terbangun. Itu yang paling penting bagi kita," ujar Robert.
Ia mengaku, BNPP telah berkoordinasi dan bersinergi bersama Kemenko Polhukam, Kemenhan, TNI, serta Provinsi dan Kabupaten yang memiliki PPKT berpenduduk maupun tidak berpenduduk yang berbatasan langsung negara lain atau menjadi kawasan perbatasan seperti Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kabupaten Maluku Barat Daya.
Robert mengatakan, pertemuan yang dilakukan secara hybrid telah membuahkan catatan yang akan menjadi bekal BNPP dalam mengawal terbentuknya Sistem Pengawasan Maritim dan Sistem Keamanan Laut Nasional terintegrasi pada pembahasan lanjutan.
"Nanti catatan yang telah kita peroleh akan terus kita dalami dan kita lanjutkan dengan pembahasan untuk lebih konkret sebagai bahan rekomendasi kita kepada pimpinan nasional melalui Bapak Mendagri selaku Kepala BNPP dan Bapak Menko Polhukam selaku Ketua Pengarah BNPP," pungkasnya.
Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Robert Simbolon mengatakan, sejumlah instansi telah memiliki Sistem Monitoring Keamanan Laut berbasis ais terestrial, citra satelit, radar permukaan, long range camera, dan lain sebagainya. Misalnya, TNI AL memiliki Integrated Maritime Surveillance System (MISS).
Kemudian, Badan Keamanan Laut (Bakamla) memiliki Bakamla Integrated Information System (BIIS) dan Dashboard, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Vessel Monitoring System (VMS), Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) dengan Vessel Traffic Service (VTS), Polair (Polri) berupa Ais Monitoring, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Sistem Integritas Data dan Informasi Pengawasan Laut (SIDIWASLA).
"Namun, sistem tersebut masih belum terintegrasi," kata Robert salam keteranganya yang dikutip Sabtu (1/4/2023).
Baca Juga
Kendati belum ditentukan instansi mana yang nantinya akan ditugasi untuk membentuk sistem terintegrasi tersebut, kata Robert, BNPP akan tetap mengawal agar sistem yang terintegrasi ini dapat terbentuk.
"Sebagai pengelola perbatasan yang sudah diberi mandat oleh Undang-undang 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, BNPP bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem itu terbangun. Itu yang paling penting bagi kita," ujar Robert.
Ia mengaku, BNPP telah berkoordinasi dan bersinergi bersama Kemenko Polhukam, Kemenhan, TNI, serta Provinsi dan Kabupaten yang memiliki PPKT berpenduduk maupun tidak berpenduduk yang berbatasan langsung negara lain atau menjadi kawasan perbatasan seperti Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kabupaten Maluku Barat Daya.
Robert mengatakan, pertemuan yang dilakukan secara hybrid telah membuahkan catatan yang akan menjadi bekal BNPP dalam mengawal terbentuknya Sistem Pengawasan Maritim dan Sistem Keamanan Laut Nasional terintegrasi pada pembahasan lanjutan.
"Nanti catatan yang telah kita peroleh akan terus kita dalami dan kita lanjutkan dengan pembahasan untuk lebih konkret sebagai bahan rekomendasi kita kepada pimpinan nasional melalui Bapak Mendagri selaku Kepala BNPP dan Bapak Menko Polhukam selaku Ketua Pengarah BNPP," pungkasnya.
(maf)
Lihat Juga :
tulis komentar anda