Peneliti Kritik Tebang Pilih Kebijakan Kesehatan Masyarakat terkait Air Minum
Selasa, 21 Maret 2023 - 22:00 WIB
Peneliti HAM Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII, Sahid Hadi mengkritisi kepastian layanan kesehatan terhadap masyarakat berkaitan dengan wacana pelabelan berpotensi mengandung BPA. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diminta tidak tebang pilih dalam menyediakan kepastian layanan kesehatan terhadap masyarakat. Hal tersebut disampaikan Peneliti Bisnis dan HAM Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII, Sahid Hadi berkaitan dengan wacana pelabelan "berpotensi mengandung BPA ".
"Kesadaran kita adalah bahwa setiap produk usaha itu tidak boleh membahayakan kepentingan publik, termasuk kesehatan publik dalam konteks ini, maka fungsi pengawasan BPOM itu diterapkan pada setiap produk pangan yang beredar di pasar, itu basic-nya," ujar Sahid Hadi di Jakarta, Selasa (21/3/2023).
Baca juga: Identifikasi Kebutuhan Penerima Layanan, BPOM Gelar Forum Konsultasi Publik
Dia mengatakan BPOM sebagai kepanjangan tangan pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan apa pun produk pangan yang beredar di pasar, termasuk air minum dalam kemasan (AMDK) tidak menimbulkan kerugian-kerugian berbasis penikmatan hak atas kesehatan, hak asasi manusia dan hak-hak yang lain di level publik.
"Kesadaran kita adalah bahwa setiap produk usaha itu tidak boleh membahayakan kepentingan publik, termasuk kesehatan publik dalam konteks ini, maka fungsi pengawasan BPOM itu diterapkan pada setiap produk pangan yang beredar di pasar, itu basic-nya," ujar Sahid Hadi di Jakarta, Selasa (21/3/2023).
Baca juga: Identifikasi Kebutuhan Penerima Layanan, BPOM Gelar Forum Konsultasi Publik
Dia mengatakan BPOM sebagai kepanjangan tangan pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan apa pun produk pangan yang beredar di pasar, termasuk air minum dalam kemasan (AMDK) tidak menimbulkan kerugian-kerugian berbasis penikmatan hak atas kesehatan, hak asasi manusia dan hak-hak yang lain di level publik.
Lihat Juga :