Putusan Sidang Paripurna Tak Ditanggapi MPR, DPD Harus Tegas
Selasa, 21 Maret 2023 - 14:06 WIB
Agar kepentingannya tidak diabaikan pimpinan MPR, menurut Ray, DPD harus menaikkan posisi tawar. DPD harus membuat aksi politik untuk menekan pimpinan MPR.
Sementara anggota DPD, Ajbar mengatakan, kelompok DPD di MPR akan terus mempertanyakan belum dilantiknya Tamsil Linrung. Pihaknya menunggu segera dilakukannya rapat gabungan MPR untuk membahas masalah pergantian wakil ketua MPR seperti yang sudah direkomendasikan Sidang Paripurna DPD.
Baca juga: Pengamat Nilai Pimpinan MPR Tak Punya Alasan Tunda Pelantikan Tamsil Linrung
"Kami menunggu apa yang telah disampaikan Pimpinan MPR untuk dilakukan pembicaraan lintas fraksi di MPR," papar Ajbar.
Menurutnya, pimpinan MPR harus segera merespons masalah ini. Sebab pergantian wakil ketua MPR dari unsur DPD merupakan hasil Sidang Paripurna DPD.
"Ini keputusan lembaga. Bukan keputusan orang per orang. Selama tidak ada sidang paripurna DPD untuk membatalkan keputusan sidang paripurna sebelumnya, maka ya pimpinan MPR harus menindaklanjuti," ungkapnya.
Menjawab pertanyaan apakah masalah ini akan bisa menjadi preseden buruk hubungan MPR dengan DPD, Ajbar mengatakan tidak mengharapkan hal itu terjadi. "Kami harap MPR segera merespons cepat masalah ini. Jalan terbaiknya adalah rapat lintas fraksi dan kelompok MPR," katanya.
Sementara anggota DPD, Ajbar mengatakan, kelompok DPD di MPR akan terus mempertanyakan belum dilantiknya Tamsil Linrung. Pihaknya menunggu segera dilakukannya rapat gabungan MPR untuk membahas masalah pergantian wakil ketua MPR seperti yang sudah direkomendasikan Sidang Paripurna DPD.
Baca juga: Pengamat Nilai Pimpinan MPR Tak Punya Alasan Tunda Pelantikan Tamsil Linrung
"Kami menunggu apa yang telah disampaikan Pimpinan MPR untuk dilakukan pembicaraan lintas fraksi di MPR," papar Ajbar.
Menurutnya, pimpinan MPR harus segera merespons masalah ini. Sebab pergantian wakil ketua MPR dari unsur DPD merupakan hasil Sidang Paripurna DPD.
"Ini keputusan lembaga. Bukan keputusan orang per orang. Selama tidak ada sidang paripurna DPD untuk membatalkan keputusan sidang paripurna sebelumnya, maka ya pimpinan MPR harus menindaklanjuti," ungkapnya.
Menjawab pertanyaan apakah masalah ini akan bisa menjadi preseden buruk hubungan MPR dengan DPD, Ajbar mengatakan tidak mengharapkan hal itu terjadi. "Kami harap MPR segera merespons cepat masalah ini. Jalan terbaiknya adalah rapat lintas fraksi dan kelompok MPR," katanya.
Lihat Juga :