Calon Kepala Daerah Harus Punya Visi dan Konsep Pembangunan yang Jelas
Kamis, 16 Juli 2020 - 16:04 WIB
Pelaksanaan pemungutan suara direncanakan digelar secara serentak pada Desember 2020. Total daerah yang akan melaksanakan pilkada sebanyak 270 daerah. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Pelaksanaan pemungutan suara direncanakan digelar secara serentak pada bulan Desember 2020. Total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
Menjelang pilkada serentak 2020, Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU), Fadli Yadir berpesan kepada seluruh calon kepada daerah, untuk membuat visi yang jelas jika hendak jadi pemimpin daerah. (Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Lampu Kuning Untuk Pilkada Serentak)
Pasalnya menurut Ketua PB Majelis Dzikir Hubbul Wathon (MDHW) tersebut, sekarang ini banyak sekali calon kepala daerah yang mau maju pilkada hanya untuk gagah-gagahan dan sekadar mengejar kekuasaan tanpa dibarengi konsep pembangunan daerah yang jelas dan punya keperpihakan kepada masyakat.
"Kita perihatin melihat momentum pilkada hanya dijadikan momentum untuk meraih kekuasaan dan keuntungan pribadi. Kita merindukan calon pemimpin-pemimpin yang kuat visinya dan punya komitmen penuh membangun daerah," kata Fadli Yasir, Kamis (16/7/2020).
(Baca juga: Pilkada di Tengah Pandemi, KPU Diminta Buat Pemetaan Zona)
Fadli Yasir mencontohkan, daerah kelahirannya, Sumatera Utara. Menurutnya, tak hanya minim visi, sejumlah calon kepala daerah bahkan menunjukkan arogansi politik dengan mematikan iklim demokrasi dengan cara memborong semua partai sehingga melawan kotak kosong.
"Pemborongan partai politik sehingga akhirnya nanti melawan kotak kosong, tentu sangat disayangkan. Ini kan jelas mematikan demokrasi. Esensi demokrasi kan kompetisi. Masih ada kesan bahwa jadi calon kepala daerah itu ingin gagah-gagahan. Kita ingin Sumut, apalagi Kota Medan dibangun dengan benar, dan dipegang orang yang tepat, punya visi yang jelas untuk rakyat," tambah mantan Ketua Ansor Sumatera Utara tersebut.
Sebagai putra kelahiran Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, Fadli pun mengkritisi kota kelahirannya. Menurutnya, pembangunan Kota Tanjungbalai saat ini juga belum jelas arahnya. Tren pembangunan bahkan cenderung memburuk. Misalnya dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungbalai, tidak ada perubahan yang signifikan. Bahkan APBD 2018 mendapatkan catatan opini disclamer dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menjelang pilkada serentak 2020, Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU), Fadli Yadir berpesan kepada seluruh calon kepada daerah, untuk membuat visi yang jelas jika hendak jadi pemimpin daerah. (Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Lampu Kuning Untuk Pilkada Serentak)
Pasalnya menurut Ketua PB Majelis Dzikir Hubbul Wathon (MDHW) tersebut, sekarang ini banyak sekali calon kepala daerah yang mau maju pilkada hanya untuk gagah-gagahan dan sekadar mengejar kekuasaan tanpa dibarengi konsep pembangunan daerah yang jelas dan punya keperpihakan kepada masyakat.
"Kita perihatin melihat momentum pilkada hanya dijadikan momentum untuk meraih kekuasaan dan keuntungan pribadi. Kita merindukan calon pemimpin-pemimpin yang kuat visinya dan punya komitmen penuh membangun daerah," kata Fadli Yasir, Kamis (16/7/2020).
(Baca juga: Pilkada di Tengah Pandemi, KPU Diminta Buat Pemetaan Zona)
Fadli Yasir mencontohkan, daerah kelahirannya, Sumatera Utara. Menurutnya, tak hanya minim visi, sejumlah calon kepala daerah bahkan menunjukkan arogansi politik dengan mematikan iklim demokrasi dengan cara memborong semua partai sehingga melawan kotak kosong.
"Pemborongan partai politik sehingga akhirnya nanti melawan kotak kosong, tentu sangat disayangkan. Ini kan jelas mematikan demokrasi. Esensi demokrasi kan kompetisi. Masih ada kesan bahwa jadi calon kepala daerah itu ingin gagah-gagahan. Kita ingin Sumut, apalagi Kota Medan dibangun dengan benar, dan dipegang orang yang tepat, punya visi yang jelas untuk rakyat," tambah mantan Ketua Ansor Sumatera Utara tersebut.
Sebagai putra kelahiran Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, Fadli pun mengkritisi kota kelahirannya. Menurutnya, pembangunan Kota Tanjungbalai saat ini juga belum jelas arahnya. Tren pembangunan bahkan cenderung memburuk. Misalnya dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungbalai, tidak ada perubahan yang signifikan. Bahkan APBD 2018 mendapatkan catatan opini disclamer dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda