Menyambut Rupiah Digital dengan Perangkat Legal
Rabu, 22 Februari 2023 - 05:42 WIB
Saraswati Harsasi (Foto: Ist)
Saraswati Harsasi
Pemerhati dan Peneliti Hukum Fintech
UNDANG-UNDANG Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) telah resmi disahkan. Omnibus law ini mengamendemen 17 undang-undang terkait sektor keuangan agar dapat beradaptasi dengan dinamika perubahan zaman dan perkembangan teknologi yang pesat.
Satu di antara undang-undang yang diamendemen adalah UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dengan memasukkan ketentuan mengenai rupiah digital. Menurut UU P2SK, rupiah digital adalah rupiah dalam bentuk digital yang dikeluarkan dan merupakan kewajiban moneter Bank Indonesia (BI).
Baca berita menarik lainnya di e-paper koran-sindo.com
Pada dasarnya rupiah digital sama dengan uang kartal rupiah (kertas dan logam yang berlaku saat ini), yang dikonversi ke bentuk digital. Fungsinya juga sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), alat tukar dan alat penyimpanan nilai.
Pemerhati dan Peneliti Hukum Fintech
UNDANG-UNDANG Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) telah resmi disahkan. Omnibus law ini mengamendemen 17 undang-undang terkait sektor keuangan agar dapat beradaptasi dengan dinamika perubahan zaman dan perkembangan teknologi yang pesat.
Satu di antara undang-undang yang diamendemen adalah UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dengan memasukkan ketentuan mengenai rupiah digital. Menurut UU P2SK, rupiah digital adalah rupiah dalam bentuk digital yang dikeluarkan dan merupakan kewajiban moneter Bank Indonesia (BI).
Baca berita menarik lainnya di e-paper koran-sindo.com
Pada dasarnya rupiah digital sama dengan uang kartal rupiah (kertas dan logam yang berlaku saat ini), yang dikonversi ke bentuk digital. Fungsinya juga sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), alat tukar dan alat penyimpanan nilai.
Lihat Juga :