Jokowi Sebut Masih Ada Kepala Daerah Tak Bisa Jawab Soal Inflasi di Daerahnya

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sering bertanya kepada kepala daerah mengenai inflasi saat melakukan kunjungan kerja ke suatu daerah. Jokowi menyebut masih ada kepala daerah yang belum mengetahui inflasi di daerahnya.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam sambutannya pada Pembukaan Rakernas XVI APKASi di JCC, Jakarta, pada hari ini Rabu (10/7/2024).

"Sekarang kalau saya ke daerah pasti masuk pasar, bupati pasti saya tanya inflasinya berapa bulan kemarin, Jadi kalau yang saya tanya enggak bisa jawab mohon maaf, ada masih ada satu dua," kata Jokowi.



Jokowi berharap kepala daerah dapat mengetahui inflasi di daerahnya sebelum Kepala Negara berkunjung. Harga-harga bahan pokok di pasar, kata Jokowi, juga harus diketahui karena pasti juga akan ditanyakan.

"Tolong sebelum saya masuk ke kabupaten bertanya dulu ke BI inflasinya berapa, ke TPID inflasinya berapa, karena pasti saya tanya, harga-harga juga pasti saya tanyakan. Entah beras bawang merah bawang putih cabe, yang sering naik kan barang-barang itu, yang lain-lainnya relatif stabil," kata Jokowi.



Jokowi menyebut, semua pihak patut bersyukur Indonesia mampu bertahan dari hambatan-hambatan dan tantangan-tantangan yang ada.

"Dan ekonomi kita masih tumbuh 5,11% di quartal 1 tahun 2024. sangat sulit sekarang ini negara-negara bertahan dengan growth di atas 5%. Coba nanti bapak ibu cek negara lain angkanya seperti apa. Dan juga inflasi yang bisa kita kendalikan terakhir di Juni 2,5% inflasi kita berkat bapak ibu sekalian yang selalu rapat dengan Mendagri setiap Senin, rutin setiap Minggu tapi hasilnya ada. Coba lihat Argentina cek inflasinya berapa, Turki inflasinya berapa, mengerikan sekali angkanya," sambungnya.

Di masa sulit saat ini, Jokowi ingin daya saing Indonesia pada World Competitiveness Ranking naik di angka 27. Menurutnya kenaikan tersebut tertinggi dibandingkan negara-negara lain.

"Ini saya lihat terus karena ke depan dalam kompetisi antarnegara itu bukan negara besar mengalahkan negara kecil. Sekali lagi tapi negara cepat yang akan kalahkan negara lambat dan kita ingin menjadi negara cepat itu, dalam pelayanan publik dalam mobilitas barang dan orang, kita inginkan itu," ungkapnya.