Rapuhnya Keadilan dan Kesatria Jawa

Dalam konteks negara yang modern, cara-cara kepemimpinan dengan pendekatan kemiripan primordial yang melingkupi model Raja Jawa sebenarnya patut ditanggalkan. Sementara, kontrol atas kekuasaan yang meliputi partisipasi publik dengan pemisahan kekuasaan ala Barat lebih layak diterapkan.

Namun menimbang lembaga-lembaga eksekutif, juga legislatif serta yudikatif malas berbenah dan cenderung kompromistis bahkan dengan mereka secara sembrono berkolaborasi dengan orang-orang bermodal finansial yang besar yang mempengaruhi jalannya pemerintahan negeri, maka peringatan dari Mangkunegoro semestinya diingat.

Kesatria Jawa dari Solo itu memberi perumpamaan, bahwa masyarakat sipil (masyarakat madani) terutama cerdik-pandai, para sarjana, profesional, seniman juga ulama dan sejarah profil lelaku para tokoh bangsa punya peran sangat penting mengontrol kekuasaan. Sebagaimana dicatat di Pupuh Pangkur bait 11, Serat Wedhatama:Iku kaki takokena, marang para sarjana kang martapi, mring tapaking tepa tulus, kawawa nahen hawa, Wruhanira mungguh sanjataning ngelmu, tan mesthi neng janma wreda, tuwin muda sudra kaki.

Itulah Nak, tanyakan Kepada para sarjana yang menimba ilmu, kepada jejak hidup para suri teladan yang benar, dapat menahan hawa nafsu, serta pengetahuanmu adalah senyatanya ilmu. Yang belum tentu dikuasai hanya orang tua, yang bisa juga bagi yang muda atau melarat, Nak!