HPN 2023 dan Regulasi Platform

Masyarakat pers yang dikoordinasi oleh Dewan Pers pada 2019 membentuk kelompok kerja Media Sustainibility untuk merespons ketidakseteraan situasi ini. Dewan Pers bersama konstituennya dan sejumlah ahli berhasil merumuskan draft Regulasi Platform atau dikenal sebagai Publisher Rights dan posisi hari ini sudah diserahkan ke Sekretariat Negara untuk segera diterbitkan sebagai Keputusan Presiden atau Keppres.

Presiden Joko Widodo pada pidato puncak HPN dengan tegas telah memerintahkan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Jhony G Plate untuk segera merampungkan Keppres ini dalam waktu satu bulan ke depan. Keberadaan regulasi platform ini sangat urgent mengingat kondisi pers nasional tidak sedang baik baik saja alias kritis.

Media arus utama sebagai penjernih informasi di tengah maraknya hoaks, konten recehan, ujaran kebencian semakin terancam jika mesin algoritma raksasa teknologi tidak diatur. Ekosistem media akan semakin tidak bersahabat jika aturan ini tidak segera diterbitkan.

Presiden Jokowi menaruh perhatian serius sejak beberapa tahun lalu dan minta masyarakat pers memberikan usulan konkret. Masyarakat pers pun menjawab tantangan itu dengan mengusulkan usulan regulasi yang sekarang sudah di tangan Menteri Sekretari Negara.

Kementerian Kominfo sebagai peminta prakarsa penerbitan Keppres sudah meminta masukan dari platform terkait usulan regulasi dari tim gugus tugas mediasustainability. Para pengusung berharap jika terjadi revisi usulan itu, tidak boleh meniadakan unsur penting dalam menciptakan ekosistem media yang sehat.

Demi kepentingan bangsa dan negara, pemerintah harus hadir dan berdiri dengan tegas agar platform global tunduk kepada hukum atau peraturan seperti yang dimaksudkan Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan.