Pilkada Watch Minta Calon Kepada Daerah Lakukan Tantangan Mendagri

JAKARTA - Sebanyak 270 daerah meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota di Indonesia akan menyelenggarakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020. Pelaksanaan pilkada dengan penerapan protokol kesehatan ketat guna menekan potensi penyebaran COVID-19.

Dalam momentum Pilkada serentak tahun ini, Direktur Eksekutif Pilkada Watch Wahyu A Permana, meminta agar para kontestan melaksanakan tantangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk memberikan dedikasi maksimal kepada masyarakat secara riil melalui adu gagasan dan kerja nyata dalam menangani pandemi COVID-19 di wilayah masing-masing yaitu dengan memberikan langkah solutif tehadap dampak sosial ekonomi di daerah pemilihan.

Wahyu Permana juga sepakat agar masyarakat tidak memilih calon kepala daerah yang tidak bisa menerapkan protokol kesehatan selama kampaye berlangsung. Ia meminta agar momentum normal baru ini dijadikan sebagai ujian bagi calon kepala daerah untuk dapat melaksanakan pilkada sesuai aturan yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Calon kepala daerah harus mampu meyakinkan konstituennya, tapi tetap mengikuti protokol kesehatan sebagaimana yang ditentukan oleh pemerintah. ( )



"Kalau ada kontestan yang tidak bisa kendalikan pemilihnya sehingga terjadi pengumpulan massa yang tidak bisa jaga jarak dan tidak pakai masker, maka jangan dipilih! Artinya dia tidak bisa mengendalikan masyarakat dan tidak mengerti protokol jaga jarak, apalagi kalau sudah menjabat, maka penanganan COVID-19 di daerahnya akan makin tidak karuan," ujar Wahyu Permana.

"Saya membayangkan jika rangkaian proses Pilkada ini diadakan dengan upaya-upaya menanggulangi COVID-19, maka di 270 daerah tersebut masyarakat akan menerima manfaat langsung upaya mencegah Covid," katanya

Mendagri Tito Karnavian sebelumnya meminta kepada para kontestan calon pemimpin daerah agar pelaksanaan Pilkada serentak 2020 dijadikan momentum penting untuk ajang adu gagasan dan berbuat nyata secara maksimal dalam menangani pandemi COVID-19 dan dampak sosial ekonominya. ( )

"Bagi kepala daerah petahana yang kembali berjuang mempertahankan kursi, Pilkada juga akan menjadi ujian nyata bagi mereka untuk all-out mengendalikan dan menghentikan penularan Covid-19 dan dampak sosial ekonomi di daerahnya. Sementara kontestan non-petahana pun bisa secara maksimal menyampaikan gagasan mereka yang paling efektif dan menunjukkan komitmen tinggi untuk mengatasi persoalan yang kian menggerogoti setiap sendi kehidupan masyarakat, bahkan di kala mereka belum menjadi pemimpin secara legal," ujar Tito.

Mendagri menilai dengan ujian paling riil seperti saat ini, setiap kandidat benar-benar bisa memikirkan, mengkreasi dan melaksanakan ide-ide paling brilian yang mereka bisa untuk seefektif mungkin memberantas COVID-19 di daerahnya.

"Kami akan mengawal setiap tahapan di Pilkada Serentak 2020 ini agar seluruh calon kepala daerah dapat melaksanakan semua aturan yang ditetapkan oleh KPU. Kami akan mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga seminimal mungkin terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang mungkin dilakukan, baik oleh penyelenggara, calon, maupun aparat pemerintah," kata Wahyu.( )

"Kami berharap pilkada serentak Tahun 2020 ini dapat melahirkan calon-calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang, dan kami juga berharap masyarakat dapat memilih calon yang terbaik dan dapat memberikan solusi yang tepat atas berbagai persoalan yang timbul akibat COVID-19 ini," katanya.