Mendagri Harap Pelaksanaan Pilkada Jadi Gerakan Bersama Atasi Corona

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pilkada harus menjadi ajang gerangan bersama penanganan virus Corona (Covid-19). Pasalnya, pilkada digelar di tengah pandemi yang memiliki dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

(Baca juga: Bertambah 1.282 Kasus, Total 76.981 Orang Positif Covid-19)

"Pilkada ini menjadi gerakan bersama dengan seluruh jajaran Pemda di 270 Daerah dan seluruh komponen masyarakat untuk menangani covid-19 dan dampak sosial-ekonominya," kata Tito dalam siaran pers, Senin (13/7/2020).

Tito pun setuju dengan gagasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mendukung penyelenggara, kontestan hingga tim sukses untuk menjadi agen percontohan penanganan dampak Corona

"Saya setuju dengan gagasan KPU yang mendukung para penyelenggara, kontestan, Tim Sukses menjadi contoh dan agen untuk melakukan sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat melawan Covid-19 dan dampak sosial-ekonomi masyarakat," ucapnya.

Menurutnya, para kontestan pilkada dapat melakukan gerakan disiplin protokol kesehatan. Sehingga masyarakat dapat mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19. (Baca juga: Kemlu: 1.175 WNI di Luar Negeri Positif Corona, 772 Sembuh, 90 Meninggal)

"Para peserta Pilkada bisa melakukan gerakan disiplin agar masyarakat mengerti, sadar, paham terhadap Covid-19 adalah dengan mengimplementasikan pembagian masker. Sehingga masyarakat disiplin menggunakan masker," ungkapnya.

"Mensosialisasikan gerakan cuci tangan dengan bahan pelarut lemak usai memegang benda atau alat yang kemungkinan telah disentuh orang lain. Menjaga jarak minimal 1,5 meter, serta menghindari kerumunan dan kampanye maksimal 50 orang dengan protokol kesehatan," tambahnya.

Sementara untuk penyelenggara dapat terlibat dalam memastikan protokol kesehatan berjalan dalam kehidupan berdemokrasi. Salah satunya dengan penerapan protokol kesehatan dalam setiap tahapan pilkada.

"PKPU dan Peraturan Bawaslu sudah disusun berdasarkan protokol kesehatan. Semua tahapan pilkada yang dilakukan KPU sejak tanggal 15 Juni, sampai kampanye, dan pengawasan hingga penyelesaian sengketa Pilkada oleh Bawaslu, semuanya menerapkan protokol kesehatan yang ketat," jelasnya.

Bahkan tim sukses juga memiliki peranan dalam penanganan Corona. Pasalnya tim sukses akan dihadapkan pada isu penanganan Covid-19 yang efektif di daerah masing-masing.

"Isu yang paling penting yaitu penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya. Inilah adu gagasan yang sehat. Para kontestan juga bisa membagikan masker, menumbuhkan gerakan-gerakan cuci tangan dan pola hidup bersih dan sehat, juga menerapkan kampanye via online atau kampanye tatap muka tapi sesuai protokol kesehatan," pungkasnya.