Media Australia Sindir Jokowi, Ini Reaksi Politikus PDIP

Selasa, 28 April 2015 - 16:48 WIB
Media Australia Sindir...
Media Australia Sindir Jokowi, Ini Reaksi Politikus PDIP
A A A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo diserang media lokal di Australia terkait rencana eksekusi mati duo anggota Bali Nine asal Australia Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.

Media lokal Australia, Sydney Morning Herald (SMH) melansir berita yang menyebut Jokowi tunduk kepada Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyangkut eksekusi mati Duo Bali Nine.

Politikus PDIP Eva Kusuma Sundari membantah pemberitaan tersebut. Sebagai partai pendukung pemerintah, Megawati memberikan kebebasan penuh kepada Jokowi untuk mengambil kebijakan.

"Jokowi mengambil putusan secara otonom. Belakangan Ibu Mega mendukung saja," ujar Eva saat dihubungi Sindonews di Jakarta, Selasa (28/4/2015).

Eva mengakui partainya sempat berbeda pandangan dengan kader tersebut dalam sejumlah hal kebijakan, seperti pembentukan rumah transisi, pemilihan Kapolri dan susunan kabinet.

Kendati demikian dia menegaskan partainya memegang prinsip menyerahkan segala keputusan kepada Jokowi. "PDIP paham bahwa sebagai partai pendukung adalah menyetujui kebijakan dan putusan presiden bukan mendikte," ungkapnya.

Terkait tudingan yang dilancarkan media Austalia SHM, Eva menganggap pemberitaan itu kurang tepat dan tidak proporsional.

Media lokal Australia, Sydney Morning Herald (SMH) melansir pemberitaan yang menyebut Presiden Jokowi tunduk kepada Megawati.

SMH dalam pemberitaannya menyebutkan sikap tunduk Jokowi diceritakan mulai dari saat Jokowi meraih kursi kekuasaan sebagai presiden.

SHM juga menyindir Jokowi saat hadir pada Kongres PDIP di Bali. Kehadrian Jokowi di acara itu hanya untuk mendengarkan ceramah Megawati. (Media Australia: Jokowi Tunduk pada Megawati)

Terbaru soal rencana eksekusi mati Gembong Narkoba Bali Nine, SMH juga menganggap itu hasil dari tekanan Megawati. "Megawati mengatakan kepadanya (Jokowi) di kongres partai, 'mengapa tidak eksekusi? Anda jangan tunduk pada tekanan asing' kata Greg Fealy, Sejarawan politik dari Australia Nasional University (ANU) kepada media Australia tersebut.
(dam)
Berita Terkait
Kriminolog UI: Hukuman...
Kriminolog UI: Hukuman Percobaan 10 Tahun Cukup untuk Rehabilitasi Terpidana
Pakar Hukum Minta Pengadilan...
Pakar Hukum Minta Pengadilan di Indonesia Hindari Vonis Mati
Oknum Polisi Terdakwa...
Oknum Polisi Terdakwa Narkoba Dituntut Mati
Saudi Hapus Hukuman...
Saudi Hapus Hukuman Mati Anak di Bawah Umur
KUHP Baru Berikan Potongan...
KUHP Baru Berikan Potongan Hukuman Terpidana Mati Jika Berkelakuan Baik
Kontras: Perlu Tolak...
Kontras: Perlu Tolak Ukur Objektif Sebelum Hukuman Mati Dijatuhkan
Berita Terkini
5 Jenderal dengan Karier...
5 Jenderal dengan Karier Paling Moncer hingga Menjadi Panglima TNI
Hery Susanto Diberhentikan...
Hery Susanto Diberhentikan Tidak Hormat dari Ketua Ombudsman, Mensesneg: Nanti Kita Tindak Lanjuti
Jadi Penasihat Presiden,...
Jadi Penasihat Presiden, Said Iqbal Siap Perjuangkan Kepastian Kerja dan Upah Layak
Eks Ketua Ombudsman...
Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Segera Disidang
Usia Pensiun Personel...
Usia Pensiun Personel Polri Tidak Sama, Ini Penjelasan Pemerintah
Perjuangkan Nasib Dokter...
Perjuangkan Nasib Dokter Muda, PDMI Minta Pemerintah Buka Kembali Akses Ujian Kompetensi
Infografis
Ini Beda Spek dan Harga...
Ini Beda Spek dan Harga Motor Listrik Mahal BGN Emmo JVX GT vs JVH Max
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved