Media Australia Sindir Jokowi, Ini Reaksi Politikus PDIP

Selasa, 28 April 2015 - 16:48 WIB
Media Australia Sindir...
Media Australia Sindir Jokowi, Ini Reaksi Politikus PDIP
A A A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo diserang media lokal di Australia terkait rencana eksekusi mati duo anggota Bali Nine asal Australia Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.

Media lokal Australia, Sydney Morning Herald (SMH) melansir berita yang menyebut Jokowi tunduk kepada Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyangkut eksekusi mati Duo Bali Nine.

Politikus PDIP Eva Kusuma Sundari membantah pemberitaan tersebut. Sebagai partai pendukung pemerintah, Megawati memberikan kebebasan penuh kepada Jokowi untuk mengambil kebijakan.

"Jokowi mengambil putusan secara otonom. Belakangan Ibu Mega mendukung saja," ujar Eva saat dihubungi Sindonews di Jakarta, Selasa (28/4/2015).

Eva mengakui partainya sempat berbeda pandangan dengan kader tersebut dalam sejumlah hal kebijakan, seperti pembentukan rumah transisi, pemilihan Kapolri dan susunan kabinet.

Kendati demikian dia menegaskan partainya memegang prinsip menyerahkan segala keputusan kepada Jokowi. "PDIP paham bahwa sebagai partai pendukung adalah menyetujui kebijakan dan putusan presiden bukan mendikte," ungkapnya.

Terkait tudingan yang dilancarkan media Austalia SHM, Eva menganggap pemberitaan itu kurang tepat dan tidak proporsional.

Media lokal Australia, Sydney Morning Herald (SMH) melansir pemberitaan yang menyebut Presiden Jokowi tunduk kepada Megawati.

SMH dalam pemberitaannya menyebutkan sikap tunduk Jokowi diceritakan mulai dari saat Jokowi meraih kursi kekuasaan sebagai presiden.

SHM juga menyindir Jokowi saat hadir pada Kongres PDIP di Bali. Kehadrian Jokowi di acara itu hanya untuk mendengarkan ceramah Megawati. (Media Australia: Jokowi Tunduk pada Megawati)

Terbaru soal rencana eksekusi mati Gembong Narkoba Bali Nine, SMH juga menganggap itu hasil dari tekanan Megawati. "Megawati mengatakan kepadanya (Jokowi) di kongres partai, 'mengapa tidak eksekusi? Anda jangan tunduk pada tekanan asing' kata Greg Fealy, Sejarawan politik dari Australia Nasional University (ANU) kepada media Australia tersebut.
(dam)
Berita Terkait
Kriminolog UI: Hukuman...
Kriminolog UI: Hukuman Percobaan 10 Tahun Cukup untuk Rehabilitasi Terpidana
Pakar Hukum Minta Pengadilan...
Pakar Hukum Minta Pengadilan di Indonesia Hindari Vonis Mati
Oknum Polisi Terdakwa...
Oknum Polisi Terdakwa Narkoba Dituntut Mati
Saudi Hapus Hukuman...
Saudi Hapus Hukuman Mati Anak di Bawah Umur
KUHP Baru Berikan Potongan...
KUHP Baru Berikan Potongan Hukuman Terpidana Mati Jika Berkelakuan Baik
Kontras: Perlu Tolak...
Kontras: Perlu Tolak Ukur Objektif Sebelum Hukuman Mati Dijatuhkan
Berita Terkini
Dokter Tifa Siap Terima...
Dokter Tifa Siap Terima Apa Pun Putusan Sela Hari Ini
Menjembatani Rivalitas...
Menjembatani Rivalitas LCS: Konsep Hybrid Maritime Security Governance System
Ahli Waris Laporkan...
Ahli Waris Laporkan Dugaan Kepemilikan Aset Tak Wajar Mantan Hakim dan Jaksa ke KPK
Kisah Calvin dan Yehezkiel,...
Kisah Calvin dan Yehezkiel, Peraih Adhi Makayasa 2026 yang Dilantik Prabowo di Istana Merdeka
Daftar Lengkap Mutasi...
Daftar Lengkap Mutasi Besar-besaran di Kejaksaan, Dirdik Jampidsus hingga Kajati
Mahfud MD Ungkap Alasan...
Mahfud MD Ungkap Alasan KPK Harus Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah, Singgung Asas Konflik Kepentingan
Infografis
Pemprov DKI Jakarta...
Pemprov DKI Jakarta Bakal Bangun 11 Rusun Baru, Ini Lokasinya
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved