Proyek Gedung Baru DPR Masuk APBN-P 2015
Minggu, 26 April 2015 - 20:46 WIB
Proyek Gedung Baru DPR Masuk APBN-P 2015
A
A
A
JAKARTA - Anggaran untuk pembangunan gedung baru DPR telah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 dan rencana APBN 2016.
Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Dimyati Natakusumah menjelaskan, pembangunan gedung baru ini sudah masuk ke dalam perencanaan dan program APBN-P 2015 yang telah disahkan.
Namun pada tahun 2015, anggaran untuk pembangunan gedung baru tidak terlalu besar. "Sifatnya yang 2015 ini enggak cukup uangnya, jadi cuma sebagian kecil saja," kata Dimyati, Minggu (26/4/2015).
Namun dia mengaku belum dapat mengungkapkan rincian anggaran pembangunan gedung tersebut. "Kalau APBN 2016 ada rencana pembangunan tapi sedikit cuma berapa miliar gitu," katanya.
Rencana pembangunan gedung baru DPR sudah bergulir sejak DPR periode 2009-2014. Proyek itu tidak terealisasi karena mendapatkan reaksi keras dari berbagai kalangan.
Saat itu, sebagian publik menilai pembangunan gedung baru dianggap sebagai sebuah pemborosan. Tidak hanya itu, DPR dianggap tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat. (Baca: Formappi Desak Pembangunan Gedung Baru Dibatalkan)
Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Dimyati Natakusumah menjelaskan, pembangunan gedung baru ini sudah masuk ke dalam perencanaan dan program APBN-P 2015 yang telah disahkan.
Namun pada tahun 2015, anggaran untuk pembangunan gedung baru tidak terlalu besar. "Sifatnya yang 2015 ini enggak cukup uangnya, jadi cuma sebagian kecil saja," kata Dimyati, Minggu (26/4/2015).
Namun dia mengaku belum dapat mengungkapkan rincian anggaran pembangunan gedung tersebut. "Kalau APBN 2016 ada rencana pembangunan tapi sedikit cuma berapa miliar gitu," katanya.
Rencana pembangunan gedung baru DPR sudah bergulir sejak DPR periode 2009-2014. Proyek itu tidak terealisasi karena mendapatkan reaksi keras dari berbagai kalangan.
Saat itu, sebagian publik menilai pembangunan gedung baru dianggap sebagai sebuah pemborosan. Tidak hanya itu, DPR dianggap tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat. (Baca: Formappi Desak Pembangunan Gedung Baru Dibatalkan)
(dam)
