Kongres Harus Pertegas Hubungan PDIP-Jokowi
Kongres Harus Pertegas Hubungan PDIP-Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diminta untuk membuat pola hubungan yang tegas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pola itu harus dirumuskan dalam Kongres PDIP yang digelar di Bali pada 9-12 April 2015.
"Sebab hampir enam bulan pemerintahan Jokowi-JK pola hubungan antara pemerintah, terutama Jokowi dengan partai tidak berjalan dengan baik," kata Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Bandung, Muradi, Selasa (7/4/2015).
Dia menilai, selama ini justru partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri ini terlihat sebagai partai yang seolah-olah mengambil jalur oposisi ketimbang pendukung pemerintah.
Sebaliknya, kata dia, Jokowi terlihat enggan untuk berkoordinasi dan mengkomunikasikan kebijakannya dengan PDIP sebagai partai yang mengusungnya.
"Situasi ini tampak dari respons negatif partai atas sejumlah kebijakan Jokowi yang dianggap keluar dari visi Trisakti dan program Nawacita-nya," tuturnya.
Pola itu harus dirumuskan dalam Kongres PDIP yang digelar di Bali pada 9-12 April 2015.
"Sebab hampir enam bulan pemerintahan Jokowi-JK pola hubungan antara pemerintah, terutama Jokowi dengan partai tidak berjalan dengan baik," kata Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Bandung, Muradi, Selasa (7/4/2015).
Dia menilai, selama ini justru partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri ini terlihat sebagai partai yang seolah-olah mengambil jalur oposisi ketimbang pendukung pemerintah.
Sebaliknya, kata dia, Jokowi terlihat enggan untuk berkoordinasi dan mengkomunikasikan kebijakannya dengan PDIP sebagai partai yang mengusungnya.
"Situasi ini tampak dari respons negatif partai atas sejumlah kebijakan Jokowi yang dianggap keluar dari visi Trisakti dan program Nawacita-nya," tuturnya.
(dam)
Explore More