Pemerintah Bantah Represif Terkait Blokir Situs Islam

Sabtu, 04 April 2015 - 14:11 WIB
Pemerintah Bantah Represif...
Pemerintah Bantah Represif Terkait Blokir Situs Islam
A A A
JAKARTA - Pemerintah membantah telah bersikap represif dalam melakukan pemblokiran sejumlah situs Islam online.

Menurut Ketua Bidang Hukum dan Regulasi, Desk Cyber Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Edmon Makarim, pemblokiran dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sebagai upaya pencegahan.

"Jangan dipersepsikan sebagai upaya yang represif. Karena situs itu tidak pernah hilang," ujar Edmon Makarim di gado-gado boplo, Jalan Gereja Theresia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (4/4/2015).

Dia menambahkan, sejumlah situs online itu hanya diblokir atau disensor dan tidak ditutup. "Kalau ada informasi yang begitu keras seperti itu, apa yang kemudian dilakukan? Pencegahan dulu dong," ungkapnya.

Dia pun menegaskan, pemblokiran yang dilakukan Kemenkominfo itu tidak salah. "Ada keresahan publik, ada reportase, apa salah melakukan pemblokiran? Ya enggak. Orang kebebasannya sudah terjadi dulu. Kecuali enggak pernah terjadi kebebasannya, kemudian diblokir," imbuhnya.

Sekadar diketahui, Kemenkominfo melakukan pemblokiran terhadap sejumlah situs Islam online atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
(maf)
Berita Terkait
Media Massa Harus Pikirkan...
Media Massa Harus Pikirkan Efek Pemberitaan
Media Harus Tanamkan...
Media Harus Tanamkan Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan
Kebakaran Jakarta Islamic...
Kebakaran Jakarta Islamic Center Jadi Pemberitaan Media Asing
Kunjungi iNews Media...
Kunjungi iNews Media Group, Kadispenad Perkuat Silaturahmi dan Kerja Sama Pemberitaan
IJTI Imbau Media Tidak...
IJTI Imbau Media Tidak Mengeksploitasi Pemberitaan Kasus Anak
iNews Media Group Temui...
iNews Media Group Temui Mensos Risma Perkuat Silaturahmi dan Kerja Sama Pemberitaan
Berita Terkini
ASN BPK Kenakan Rompi...
ASN BPK Kenakan Rompi Oranye KPK
Pemerintah Hormati Putusan...
Pemerintah Hormati Putusan Kasus Andrie Yunus, Yusril: Wujud Independensi Peradilan
Modernisasi Kapal Induk...
Modernisasi Kapal Induk Giuseppe Garibaldi Penting untuk Perpanjang Usia Pakai
KPK Periksa Bupati Muara...
KPK Periksa Bupati Muara Enim Edison setelah OTT ASN BPK
Kader Muhammadiyah Uji...
Kader Muhammadiyah Uji Penetapan Awal Bulan Hijriah oleh Menag ke MK
Roy Suryo Pertanyakan...
Roy Suryo Pertanyakan Legal Standing Ade Darmawan di Kasus Ijazah Jokowi
Infografis
8 Kebijakan Baru Pemerintah...
8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global! WFH hingga MBG
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved