Lembar Hitam Negeri Agraris

Sabtu, 28 Maret 2015 - 10:27 WIB
Lembar Hitam Negeri...
Lembar Hitam Negeri Agraris
A A A
Benediktus Fatubun
Mahasiswa Jurusan Pendidikan Pelajar, FKIP Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Indonesia adalah negara yang sangat subur, mulai dari apa yang terlihat di permukaan bumi, hingga yang terdapat dalam perut bumi.

Di permukaan bumi, kita mempunyai hutan yang sangat lebat dan tanah yang subur. Untuk kekayaan alam yang terdapat di perut bumi, kita memiliki emas, minyak bumi, batu bara, nikel, tembaga, gas, dan yang lainnya. Begitu banyak kekayaan alam yang kita miliki, seharusnya bangsa ini menjadi bangsa yang kuat dalam bidang ekonomi. Namun apa yang terjadi, bangsa ini semakin terpuruk dalam kesengsaraan, khususnya dalam bidang ekonomi.

Para petani yang mempunyai perkebunan dan persawahan yang begitu besar, namun hal tersebut tidak menjamin kesejahteraan mereka. Anak-anak para petani belum mampu bersekolah karena di pengaruhi oleh finansial yang terbatas. Kita ketahui bersama bahwa negara kita pernah menjadi lumbung padi dan sukses dalam swasembada pangan, namun apa yang terjadi sekarang? Kita kini menjadi negara pengimpor beras maupun kebutuhan lain yang berkaitan dengan kebutuhan pokok pangan.

Di dalam negeri, harga gabah tidak bisa menutupi biaya produksi pertanian. Akibatnya bukanya untung, petani kita menjadi buntung. Itu semua karena kebijakan negara dalam melakukan pembangunan tidak menyentuh kepentingan para petani. Pada zaman sekarang, pertanian di Indonesia sudah semakin berkurang. Para petani sudah beralih profesi dan mencari pekerjaan yang lain. Hal itu disebabkan minimnya perhatian pemerintah kepada masyarakat yang bertani.

Selain minimnya perhatian pemerintah, kurangnya pupuk-pupuk yang tidak dapat memenuhi kebutuhan para petani. Selain itu, banyak lahan sawah yang beralih fungsinya, menjadi tempat yang dipakai untuk membangun berbagai mal dan hotel-hotel megah.

Melihat masalah tersebut, Presiden terpilih Joko Widodo dan wakilnya Jusuf Kalla dalam debat capres-cawapres sesi terakhir yang bertemakan pagan energi dan lingkungan mengatakan, perlunya mencetak 1 juta hektare lahan sawah baru untuk membangun ketahanan pangan nasional melalui sistem irigasi dan perencanaan yang baik.

Semoga apa yang dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo pada debat capres-cawapres sesi terakhir dapat terealisasikan. Semoga presiden dapat menambah 1 juta hektare lahan sawah untuk para petani. Untuk itu, pemerintah harus memperhatikan kondisi masyarakat pedesaan. Khususnya mereka yang berprofesi sebagai petani.

Pemerintah harus membatasi pembangunan-pembangunan yang dapat mengancam lahan pertanian di Indonesia. Semua itu bertujuan untuk mewujudkan misi bangsa ini sebagai negara swasembada selama tiga tahun. Semoga.
(ars)
Berita Terkait
Mahasiswa Doktoral Unhan...
Mahasiswa Doktoral Unhan Sebut Pentingnya Pengembangan Pertahanan Maritim
Tiga Poros di Pilpres...
Tiga Poros di Pilpres 2024 Dinilai Rasional dan Memungkinkan
Lokalisasi Terbesar...
Lokalisasi Terbesar di Pantura Timur Dirobohkan, Situasi Sempat Memanas
Capres Poros Ketiga...
Capres Poros Ketiga Pilpres 2024 Belum Terlihat
Soal Poros Partai Islam,...
Soal Poros Partai Islam, Inisiator Partai Ummat Bilang Begini
Poros Islam Ingin Usung...
Poros Islam Ingin Usung Capres-Cawapres di Pilpres 2024? PKB Jadi Penentu
Berita Terkini
Dukung Naniek S Deyang...
Dukung Naniek S Deyang Pimpin BGN, Arus Bawah Prabowo Minta Program MBG Dibenahi
Wamenkum: 20 DIM RUU...
Wamenkum: 20 DIM RUU Polri Bakal Dibahas Bareng DPR
2 Pengusaha Divonis...
2 Pengusaha Divonis 1,5 Tahun Penjara, Kuasa Hukum: PT KEM Korban Sistem di Kemnaker
Silmy Karim Jadi Tersangka...
Silmy Karim Jadi Tersangka KPK, Mensesneg: Kita Perang Melawan Korupsi
Pertama Dalam Sejarah,...
Pertama Dalam Sejarah, Kemenag Lantik 15 Perempuan Jadi Kepala KUA
Tak Kaget Dadan dan...
Tak Kaget Dadan dan Silmy Terjerat Kasus Korupsi, Noel: Juni-Juli Banyak Pejabat Ditangkap KPK
Infografis
7 Universitas Islam...
7 Universitas Islam Negeri Terbaik Masuk Top 100 Nasional Webometrics 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved