Kapasitas Jokowi Belum Mampu Pimpin Partai
Kapasitas Jokowi Belum Mampu Pimpin Partai
A
A
A
JAKARTA - Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Bakir Ihsan mengatakan, Megawati Soekarnoputri tetap difavoritkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Kongres di Bali, April 2015 mendatang.
Menurut Bakir, munculnya figur Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai lawan Megawati merupakan strategi untuk meramaikan kongres saja. Karena pada akhirnya Kongres akan memilih kembali Megawati sebagai Ketua Umum.
Kata Bakir, sejumlah alasan Jokowi dianggap tidak layak memimpin PDIP karena mantan Gubernur DKI Jakarta ini dianggap tidak memiliki pengalaman yang cukup buat memimpin partai politik (parpol).
"Untuk mengelola partai berbeda dengan pemerintahan. Karena dia (Jokowi) membutuhkan cara komunikasi dan strategi, di mana selama ini Mega atau SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sulit digeser di partai masing-masing," ucapnya saat dihubungi Sindonews, di Jakarta, Senin 23 Maret 2015.
Selain itu, Dosen Fisip UIN ini menjelaskan, kapasitas Jokowi belum dianggap mumpuni dan terampil dalam mengelola konflik partai. Menurutnya, Jokowi sulit dikatakan sebagai figur pemersatu kader jika sewaktu-waktu partai mengalami masalah.
"Kalau akhirnnya Mega harus memberikan kesempatan kepada kader lain, masih ada Pramono (Pramono Anung) atau Tjahjo (Tjahjo Kumolo) yang lebih pengalaman di partai," ucapnya.
Kendati begitu, Bakir menyarankan sistem kepemimpinan dalam partai harus berubah. Menurutnya, partai akan lebih baik dan menjadi produktif jika memberikan kesempatan kepada kader muda mengambil posisi sentral
"Kalau akhirnya Mega menyerahkan kepercayaan kader muda pimpin PDIP, posisi Mega tetap kuat. Dia tidak lantas dilupakan partainya, garis kebijakan partai tetap ada di Megawati," pungkasnya.
Menurut Bakir, munculnya figur Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai lawan Megawati merupakan strategi untuk meramaikan kongres saja. Karena pada akhirnya Kongres akan memilih kembali Megawati sebagai Ketua Umum.
Kata Bakir, sejumlah alasan Jokowi dianggap tidak layak memimpin PDIP karena mantan Gubernur DKI Jakarta ini dianggap tidak memiliki pengalaman yang cukup buat memimpin partai politik (parpol).
"Untuk mengelola partai berbeda dengan pemerintahan. Karena dia (Jokowi) membutuhkan cara komunikasi dan strategi, di mana selama ini Mega atau SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sulit digeser di partai masing-masing," ucapnya saat dihubungi Sindonews, di Jakarta, Senin 23 Maret 2015.
Selain itu, Dosen Fisip UIN ini menjelaskan, kapasitas Jokowi belum dianggap mumpuni dan terampil dalam mengelola konflik partai. Menurutnya, Jokowi sulit dikatakan sebagai figur pemersatu kader jika sewaktu-waktu partai mengalami masalah.
"Kalau akhirnnya Mega harus memberikan kesempatan kepada kader lain, masih ada Pramono (Pramono Anung) atau Tjahjo (Tjahjo Kumolo) yang lebih pengalaman di partai," ucapnya.
Kendati begitu, Bakir menyarankan sistem kepemimpinan dalam partai harus berubah. Menurutnya, partai akan lebih baik dan menjadi produktif jika memberikan kesempatan kepada kader muda mengambil posisi sentral
"Kalau akhirnya Mega menyerahkan kepercayaan kader muda pimpin PDIP, posisi Mega tetap kuat. Dia tidak lantas dilupakan partainya, garis kebijakan partai tetap ada di Megawati," pungkasnya.
(maf)
Explore More