Jokowi Diminta Copot Yasonna Laoly sebagai Menkumham

JAKARTA - Polemik dualisme kepemimimpinan di tubuh Partai Golkar terus bergulir. Kondisi itu semakin diperparah dengan campur tangan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna laoly yang mengesahkan kubu Agung Laksono.

Politikus Partai Gerindra Fary Djemi Francis mengatakan, campur tangan Menkumham terhadap internal parpol adalah persoalan bangsa. Jika dibiarkan, kasus yang telah menimpa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar ini dikhawatirkan akan menimpa parpol lainnya.

"Kami menyesalkan putusan Menkumham. Ini bukan yang pertama. Kami telah menyaksikannya terjadi pada PPP dan kini terhadap Partai Golkar. Gerindra menilai ini bukan hanya persoalan KMP, tapi persoalan bangsa," kata Francis di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (13/3/2015).

Francis pun meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera mengambil langkah strategis untuk menyelesaikan persoalan ini. Agar tidak menimbulkan ekses yang lebih buruk bagi pemerintah.

Senada dengan dia, Wakil Ketua Fraksi Golkar Bambang Soesatyo mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera mencopot Yasonna Laoly sebagai Menkumham. Parlemen, lanjut Bambang, merekomendasikan kepada presiden melalui mosi tidak percaya untuk mereshuffle menteri yang berkinerja buruk.

"Mencopot menteri adalah hak prerogatif presiden. Yang bisa kami lakukan adalah mendorong dan melaporkan bahwa menteri ini tidak perform. Kebetulan kami juga mendengar Istana akan melakukan reshuffle kabinet setelah setahun tapi akan dipercepat hingga Mei," pungkas Bambang.