IPW Minta Dana Komunitas KPK Diaudit
Jum'at, 13 Maret 2015 - 02:30 WIB
IPW Minta Dana Komunitas KPK Diaudit
A
A
A
JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) meminta penggunaan dana 'komunitas' yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diaudit.
Karena penggunaan dana itu mengalir ke sejumlah organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
"KPK memberikan dana kepada LSM, apapun itu label agendanya, apapun alasannya harus diaudit, dijelaskan ke publik," kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, dalam dialog publik 'Audit Kinerja KPK' di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Kamis (12/3/2015).
Sebelumnya Neta pernah meminta Bareskrim Mabes Polri mengusut penggunaan bantuan dana komunitas KPK itu. Disinyalir dana itu mengalir ke 31 LSM.
Namun belakangan tercium LSM seperti Indonesia Coruption Watch dan Pusat Kajian antikorupsi disebut-sebut menjadi LSM 'langganan' yang mendapat bantuan tersebut.
"Jadi pemberian uang kepada yang itu-itu saja ini akan terjadi tindakan kolusi yang luar biasa," ujarnya.
Maka itu, dia berharap KPK juga menjelaskan ke publik soal penggunaan dana itu agar dana yang diberikan kepada LSM tidak bercampur penggunaannya dengan dana milik LSM yang diduga juga berasal dari bantuan asing.
"Luar (asing) tidak murni memberikan secara cuma-cuma tapi ada kekhawatiran dijadikan bargaining pihak asing untuk mengamankan proyek-proyek yang memang nantinya tidak bisa disentuh KPK," pungkasnya.
Karena penggunaan dana itu mengalir ke sejumlah organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
"KPK memberikan dana kepada LSM, apapun itu label agendanya, apapun alasannya harus diaudit, dijelaskan ke publik," kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, dalam dialog publik 'Audit Kinerja KPK' di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Kamis (12/3/2015).
Sebelumnya Neta pernah meminta Bareskrim Mabes Polri mengusut penggunaan bantuan dana komunitas KPK itu. Disinyalir dana itu mengalir ke 31 LSM.
Namun belakangan tercium LSM seperti Indonesia Coruption Watch dan Pusat Kajian antikorupsi disebut-sebut menjadi LSM 'langganan' yang mendapat bantuan tersebut.
"Jadi pemberian uang kepada yang itu-itu saja ini akan terjadi tindakan kolusi yang luar biasa," ujarnya.
Maka itu, dia berharap KPK juga menjelaskan ke publik soal penggunaan dana itu agar dana yang diberikan kepada LSM tidak bercampur penggunaannya dengan dana milik LSM yang diduga juga berasal dari bantuan asing.
"Luar (asing) tidak murni memberikan secara cuma-cuma tapi ada kekhawatiran dijadikan bargaining pihak asing untuk mengamankan proyek-proyek yang memang nantinya tidak bisa disentuh KPK," pungkasnya.
(sms)
