Memalukan, Kualitas Demokrasi Indonesia Jadi di Bawah Timor Leste
Rabu, 11 Maret 2015 - 14:06 WIB
Memalukan, Kualitas Demokrasi Indonesia Jadi di Bawah Timor Leste
A
A
A
BANDUNG - Kualitas demokrasi Indonesia di tingkat internasional ternyata mengalami penurunan. Ketua DPD Irman Gusman mengungkap, kualitas demokrasi Indonesia di bawah Timor Leste.
Irman mengungkap, hal itu diketahuinya dari hasil penelitian majalah ekonomi berpengaruh di Inggris mengenai indeks global demokrasi di dunia. "Indonesia menempati peringkat 53 dari 167 negara," kata Irman, dalam dialog dengan perwakilan KPU se-Jawa Barat, di Kantor KPU Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (11/3/2015).
Indeks global demokrasi itu merujuk pada kualitas pelaksanaan demokrasi di berbagai negara. Dari peringkat yang ada, Indonesia berada di bawah banyak negara, bahkan di bawah Thailand dan Timor Leste.
Bagi Irman, tidak masalah jika peringkat Indonesia di bawah negara-negara besar seperti Amerika atau Jepang. "Kalau di bawah Thailand, memalukan. Di bawah Timor Leste, lebih memalukan," tegasnya.
Indeks global demokrasi itu didasarkan pada sejumlah penilaian yaitu pertama proses pemilu dan pluralisme. "Jadi kalau makin baik penyelenggaraan pemilu, itu indeksnya makin bagus. Ini tidak main-main. Meningkatkan kualitas (pilkada) penting buat negara," ujarnya.
"Pemilu jangan hanya sekedar seremonial, sekedar prosedural. Tapi harus betul-betul substantif, betul-betul berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, dan bertanggung jawab," tegas Irman.
Penilaian indeks global demokrasi berikutnya didasarkan pada kebebasan sipil, netralitas pemerintah dalam pilkada, tingginya partisipasi publik dalam pilkada, serta budaya politik.
Berkaca dari hal itu, Indonesia harus memperbaiki pelaksanaan demokrasi yang ada. Peran KPU di seluruh Indonesia pun memegang peranan penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Peranan parpol, media massa, dan berbagai pihak lain juga dirasa penting untuk ikut memperbaiki kualitas demokrasi.
Perjalanan demokrasi di Indonesia, menurut Irman sudah berlangsung cukup lama. Reformasi sudah berjalan 15 tahun dan pilkada sudah berlangsung selama 10 tahun.
"Dalam 10 tahun kita melaksanakan pilkada hampir 800 kali. Setelah 10 tahun kita ingin evaluasi kembali agar semua sesuai harapan kita. Kita berharap demokrasi ini berjalan dengan baik," tandas Irman.
Irman mengungkap, hal itu diketahuinya dari hasil penelitian majalah ekonomi berpengaruh di Inggris mengenai indeks global demokrasi di dunia. "Indonesia menempati peringkat 53 dari 167 negara," kata Irman, dalam dialog dengan perwakilan KPU se-Jawa Barat, di Kantor KPU Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (11/3/2015).
Indeks global demokrasi itu merujuk pada kualitas pelaksanaan demokrasi di berbagai negara. Dari peringkat yang ada, Indonesia berada di bawah banyak negara, bahkan di bawah Thailand dan Timor Leste.
Bagi Irman, tidak masalah jika peringkat Indonesia di bawah negara-negara besar seperti Amerika atau Jepang. "Kalau di bawah Thailand, memalukan. Di bawah Timor Leste, lebih memalukan," tegasnya.
Indeks global demokrasi itu didasarkan pada sejumlah penilaian yaitu pertama proses pemilu dan pluralisme. "Jadi kalau makin baik penyelenggaraan pemilu, itu indeksnya makin bagus. Ini tidak main-main. Meningkatkan kualitas (pilkada) penting buat negara," ujarnya.
"Pemilu jangan hanya sekedar seremonial, sekedar prosedural. Tapi harus betul-betul substantif, betul-betul berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, dan bertanggung jawab," tegas Irman.
Penilaian indeks global demokrasi berikutnya didasarkan pada kebebasan sipil, netralitas pemerintah dalam pilkada, tingginya partisipasi publik dalam pilkada, serta budaya politik.
Berkaca dari hal itu, Indonesia harus memperbaiki pelaksanaan demokrasi yang ada. Peran KPU di seluruh Indonesia pun memegang peranan penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Peranan parpol, media massa, dan berbagai pihak lain juga dirasa penting untuk ikut memperbaiki kualitas demokrasi.
Perjalanan demokrasi di Indonesia, menurut Irman sudah berlangsung cukup lama. Reformasi sudah berjalan 15 tahun dan pilkada sudah berlangsung selama 10 tahun.
"Dalam 10 tahun kita melaksanakan pilkada hampir 800 kali. Setelah 10 tahun kita ingin evaluasi kembali agar semua sesuai harapan kita. Kita berharap demokrasi ini berjalan dengan baik," tandas Irman.
(hyk)
