Jokowi Lemah Jika Tunduk pada Tekanan Australia
Senin, 09 Maret 2015 - 12:17 WIB
Jokowi Lemah Jika Tunduk pada Tekanan Australia
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta tutup mata dan telinga terkait upaya bujuk rayu asing utamanya pemerintah Australia untuk membebaskan duo Bali Nine dari hukuman mati.
Menurut Pakar Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Mudzakir, ketegasan Jokowi diuji dalam menghadapi dugaan adanya tekanan Australia. Sebab jika mengakodomir tawaran Australia, maka Jokowi tak jauh beda dengan pemerintah sebelumnya.
"Iya harus begitu (tutup mata dan telinga). Tapi kalau mengulur eksekusi karena pertimbangan ada tekanan, itu artinya pemerintahan Jokowi itu lemah, tidak tegas," ujar Mudzakir saat dihubungi Sindonews, Senin (9/3/2015).
Mudzakir mengingatkan, dalam kasus pemberian grasi yang menandakan sikap kurang tegas pemerintah pernah ditunjukkan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat meringankan terpidana narkoba asal Australia, Schapelle Leigh Corby. Kala itu posisi Indonesia disebut lemah dalam menghadapi tekanan asing.
Karenanya, dia berharap Jokowi tak mengulangi kelemahan tersebut. "Ingat waktu SBY kasih grasi Corby, cukong-cukong narkoba itu datang ke Indonesia, leluasa karena memang waktu itu pemerintah kurang tegas," ungkapnya.
Dia menambahkan, karena sikap lemah pemerintah dengan memberikan grasi kepada Corby, hal itu berpotensi peredaran narkoba di Indonesia semakin sulit diatasi. Sebab, para gembong narkoba disinyalir akan memanfaatkan celah kelemahan pemerintah Indonesia itu.
"Bagi saya kalau pertimbangan hukum, hak sudah diberikan, ya sudah lakukan (eksekusi). Bahwa yakin eksekusi mati itu dijamin dalam undang-undang untuk memberantas cukong-cukong narkoba," pungkasnya.
Menurut Pakar Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Mudzakir, ketegasan Jokowi diuji dalam menghadapi dugaan adanya tekanan Australia. Sebab jika mengakodomir tawaran Australia, maka Jokowi tak jauh beda dengan pemerintah sebelumnya.
"Iya harus begitu (tutup mata dan telinga). Tapi kalau mengulur eksekusi karena pertimbangan ada tekanan, itu artinya pemerintahan Jokowi itu lemah, tidak tegas," ujar Mudzakir saat dihubungi Sindonews, Senin (9/3/2015).
Mudzakir mengingatkan, dalam kasus pemberian grasi yang menandakan sikap kurang tegas pemerintah pernah ditunjukkan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat meringankan terpidana narkoba asal Australia, Schapelle Leigh Corby. Kala itu posisi Indonesia disebut lemah dalam menghadapi tekanan asing.
Karenanya, dia berharap Jokowi tak mengulangi kelemahan tersebut. "Ingat waktu SBY kasih grasi Corby, cukong-cukong narkoba itu datang ke Indonesia, leluasa karena memang waktu itu pemerintah kurang tegas," ungkapnya.
Dia menambahkan, karena sikap lemah pemerintah dengan memberikan grasi kepada Corby, hal itu berpotensi peredaran narkoba di Indonesia semakin sulit diatasi. Sebab, para gembong narkoba disinyalir akan memanfaatkan celah kelemahan pemerintah Indonesia itu.
"Bagi saya kalau pertimbangan hukum, hak sudah diberikan, ya sudah lakukan (eksekusi). Bahwa yakin eksekusi mati itu dijamin dalam undang-undang untuk memberantas cukong-cukong narkoba," pungkasnya.
(kri)
