Syarief: Eksekusi Mati Terpidana Narkoba Rugikan Indonesia
Rabu, 04 Maret 2015 - 14:43 WIB
Syarief: Eksekusi Mati Terpidana Narkoba Rugikan Indonesia
A
A
A
JAKARTA - Eksekusi mati terhadap sejumlah terpidana mati kasus narkoba dinilai akan merugikan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negara sahabat seperti Australia dan Brazil bisa renggang akibat eksekusi mati terhadap warganya.
"Jelas (rugi), pasti ada akibatnya dari eksekusi mati ini. Karena, negara sahabat ini hubungannya sudah baik. Dengan Brazil, terutama Australia kita sudah punya hubungan baik. Nanti malah renggang bisa jadi," kata Anggota Komisi I DPR Syarief Hasan melalui pesan singkat, Rabu (4/3/2015).
Menurut Ketua Harian Partai Demokrat itu, untuk mengurangi ketegangan antara Indonesia dengan negara sahabat, pemerintah perlu menjelaskan duduk perkaranya. Bahwa, eksekusi mati gembong narkoba sebagai bagian dari upaya Indonesia memerangi peredaran obat terlarang tersebut.
"Pada dasarnya pemerintah harus menjelaskan langkah ini (eksekusi mati) kepada negara sahabat. Bagaimana caranya? Ya itu tugas pemerintah," ujarnya.
Sebagai bahan renungan pemerintah dalam menerapkan eksekusi mati, Syarief mengingatkan Presiden Jokowi saat ini ada sekitar 200 warga negara Indonesia yang tengah menghadapi eksekusi mati di luar negeri.
"Yang patut dipertimbangkan, ada 200-an WNI yang tengah menghadapi eksekusi mati di luar negeri. Kiranya itu dapat menjadi pertimbangan pemerintah," tandas Syarief.
"Jelas (rugi), pasti ada akibatnya dari eksekusi mati ini. Karena, negara sahabat ini hubungannya sudah baik. Dengan Brazil, terutama Australia kita sudah punya hubungan baik. Nanti malah renggang bisa jadi," kata Anggota Komisi I DPR Syarief Hasan melalui pesan singkat, Rabu (4/3/2015).
Menurut Ketua Harian Partai Demokrat itu, untuk mengurangi ketegangan antara Indonesia dengan negara sahabat, pemerintah perlu menjelaskan duduk perkaranya. Bahwa, eksekusi mati gembong narkoba sebagai bagian dari upaya Indonesia memerangi peredaran obat terlarang tersebut.
"Pada dasarnya pemerintah harus menjelaskan langkah ini (eksekusi mati) kepada negara sahabat. Bagaimana caranya? Ya itu tugas pemerintah," ujarnya.
Sebagai bahan renungan pemerintah dalam menerapkan eksekusi mati, Syarief mengingatkan Presiden Jokowi saat ini ada sekitar 200 warga negara Indonesia yang tengah menghadapi eksekusi mati di luar negeri.
"Yang patut dipertimbangkan, ada 200-an WNI yang tengah menghadapi eksekusi mati di luar negeri. Kiranya itu dapat menjadi pertimbangan pemerintah," tandas Syarief.
(kri)
