Strategi Kaum Petani
Selasa, 03 Maret 2015 - 10:42 WIB
Strategi Kaum Petani
A
A
A
Syaiful Rahman
Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi, Reporter Humas
Meskipun Indonesia termasuk negara agraris, untuk memenuhi kebutuhan bangsanya akan beras masih harus mengimpor.
Untuk itu diperlukan perhatian lebih dari pemerintah untuk meningkatkan produksi beras domestik. Perlu ada strategi dan evaluasi yang lebih mendalam terkait permasalahan yang selalu mengguncang perekonomian Indonesia ini.
Tak dapat dimungkiri, mayoritas pemegang lahan pertanian adalah masyarakat yang berlatar belakang pendidikan rendah. Sementara para masyarakat yang sudah berpendidikan tinggi lebih memilih menjadi pejabat atau pengusaha yang notabene tidak menyentuh lahan pertanian.
Hal itu disebabkan oleh mindset yang tertanam dalam benak bangsa selama ini, yakni profesi petani masih identik dengan profesi orang miskin. Dengan melihat latar belakang pendidikan yang dimiliki mayoritas kaum petani Indonesia, semestinya dilakukan beberapa langkah oleh pemerintah. Pertama, pemerintah perlu mengadakan pelatihan khusus bagi kaum petani terkait dengan dunia pertanian.
Lokakarya ini tidak hanya memberikan pengetahuan cara bertani, melainkan juga menambah wawasan bagi kaum petani terkait jenis tanah, tanaman yang cocok, dan perkiraan cuaca. Dengan demikian, kegagalan panen akibat kesalahan dalam memprediksi cuaca dapat diminimalisasi. Kedua, mengerahkan para sarjana pertanian untuk ikut turun ke lapangan dalam membantu memaksimalkan hasil pertanian.
Dalam melaksanakan strategi ini, pemerintah memberikan insentif kepada para sarjana pertanian untuk mengelola lahan-lahan pertanian yang belum dimaksimalkan. Para sarjana dapat diberi lokasi untukmengabdikandirididaerah-daerahyangpotensial. Ketiga, pemerintah membentuk lembaga penyalur hasil pertanian. Selama ini, para petani selalu dipasung oleh posisinya yang lemah. Petani tidak dapat menentukan harga terhadap hasil pertaniannya sendiri. Bahkan tak jarang mereka harus rela terjebak menjual hasil pertanian kepada para tengkulak.
Tentunya dengan harga yang sering kali tidak seimbang dengan biaya transaksi yang sudah dikeluarkan. Oleh karena itu, melalui lembaga yang didirikan di setiap desa, dengan mudah pemerintah menetapkan harga minimal terhadap setiap hasil pertanian yang dimiliki warga.
Dengan cara ini pula, pemerintah dapat dengan mudah mengumpulkan hasil pertanian masyarakat kemudian menyalurkannya ke daerah-daerah yang memerlukan. Serta kaum petani tidak akan mudah jatuh ke jaring-jaring tengkulak. Tiga strategi di atas merupakan langkah yang memungkinkan untuk dilaksanakan di Indonesia. Bagaimanapun, Indonesia memiliki lahan pertanian yang cukup luas dan kebutuhan beras yang juga sangat tinggi.
Namun, sebagaimana diketahui, pemegang lahan pertanian adalah masyarakat yang berlatar belakang pendidikan rendah dan kaum petani identik dengan kaum miskin. Wallahu alam.
Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi, Reporter Humas
Meskipun Indonesia termasuk negara agraris, untuk memenuhi kebutuhan bangsanya akan beras masih harus mengimpor.
Untuk itu diperlukan perhatian lebih dari pemerintah untuk meningkatkan produksi beras domestik. Perlu ada strategi dan evaluasi yang lebih mendalam terkait permasalahan yang selalu mengguncang perekonomian Indonesia ini.
Tak dapat dimungkiri, mayoritas pemegang lahan pertanian adalah masyarakat yang berlatar belakang pendidikan rendah. Sementara para masyarakat yang sudah berpendidikan tinggi lebih memilih menjadi pejabat atau pengusaha yang notabene tidak menyentuh lahan pertanian.
Hal itu disebabkan oleh mindset yang tertanam dalam benak bangsa selama ini, yakni profesi petani masih identik dengan profesi orang miskin. Dengan melihat latar belakang pendidikan yang dimiliki mayoritas kaum petani Indonesia, semestinya dilakukan beberapa langkah oleh pemerintah. Pertama, pemerintah perlu mengadakan pelatihan khusus bagi kaum petani terkait dengan dunia pertanian.
Lokakarya ini tidak hanya memberikan pengetahuan cara bertani, melainkan juga menambah wawasan bagi kaum petani terkait jenis tanah, tanaman yang cocok, dan perkiraan cuaca. Dengan demikian, kegagalan panen akibat kesalahan dalam memprediksi cuaca dapat diminimalisasi. Kedua, mengerahkan para sarjana pertanian untuk ikut turun ke lapangan dalam membantu memaksimalkan hasil pertanian.
Dalam melaksanakan strategi ini, pemerintah memberikan insentif kepada para sarjana pertanian untuk mengelola lahan-lahan pertanian yang belum dimaksimalkan. Para sarjana dapat diberi lokasi untukmengabdikandirididaerah-daerahyangpotensial. Ketiga, pemerintah membentuk lembaga penyalur hasil pertanian. Selama ini, para petani selalu dipasung oleh posisinya yang lemah. Petani tidak dapat menentukan harga terhadap hasil pertaniannya sendiri. Bahkan tak jarang mereka harus rela terjebak menjual hasil pertanian kepada para tengkulak.
Tentunya dengan harga yang sering kali tidak seimbang dengan biaya transaksi yang sudah dikeluarkan. Oleh karena itu, melalui lembaga yang didirikan di setiap desa, dengan mudah pemerintah menetapkan harga minimal terhadap setiap hasil pertanian yang dimiliki warga.
Dengan cara ini pula, pemerintah dapat dengan mudah mengumpulkan hasil pertanian masyarakat kemudian menyalurkannya ke daerah-daerah yang memerlukan. Serta kaum petani tidak akan mudah jatuh ke jaring-jaring tengkulak. Tiga strategi di atas merupakan langkah yang memungkinkan untuk dilaksanakan di Indonesia. Bagaimanapun, Indonesia memiliki lahan pertanian yang cukup luas dan kebutuhan beras yang juga sangat tinggi.
Namun, sebagaimana diketahui, pemegang lahan pertanian adalah masyarakat yang berlatar belakang pendidikan rendah dan kaum petani identik dengan kaum miskin. Wallahu alam.
(ars)
