Pemprov DKI Siapkan 50.000 Unit Rusun
Rabu, 25 Februari 2015 - 13:16 WIB
Pemprov DKI Siapkan 50.000 Unit Rusun
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta menyiapkan 50.000 unit rusun hingga 2017. Saat ini 25% di antaranya telah tersedia dan siap huni. Sebanyak 200.000 warga diharapkan dapat menghuni rusun di berbagai wilayah DKI Jakarta.
Meski demikian, Pemprov sadar terbatasnya lahan menjadi kendala dalam pembangunan rusun. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta berencana membangun rusun modern, laiknya super block dengan belasan tower hingga ketinggian mencapai 23 lantai. Berbagai fasilitas penunjang seperti kesehatan, pendidikan, hingga sarana perbelanjaan menjadi wacana yang disiapkan dalam pembangunan rusun.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, tugas pemerintah adalah menjamin kehidupan warga. Tidak hanya kesehatan dan pendidikan, tapi juga tempat tinggal. “Saya sadar, di Jakarta tidak semua orang nasibnya baik. Perkiraan saya ada 200.000 warga enggak punya rusun, pasti kita bantu,” katanya seusai melakukan peresmian Rusun Tambora, Jakarta Barat, kemarin.
Bersamaan dengan Rusun Tambora, diresmikan juga Rusun Pulogebang, Rusun Jatinegara Kaum, dan Rusun Cipinang, Jakarta Timur. Ahok menegaskan, proses mendapatkan rusun cukup mudah seperti warga tidak perlu meminta surat keterangan pindah ke kampung halamannya. Mereka cukup melampirkan surat pernyataan tetangga minimal tiga orang dan melaporkannya kepada kelurahan atau kecamatan untuk mendapat surat keterangan.
Ahok mengancam memidanakan warga yang melakukan praktik mafia rusun menggunakan UU No 21/2008 tentang Perbankan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Untuk mengantisipasi jual-beli rusun atau sewa, pihaknya menyiapkan dua sistem proteksi yakni pemilik rusun harus menggunakan KTP sesuai alamat unit dan kartu ATM Bank DKI sebagai tanda pengenal.
Mantan Bupati Belitung Timur ini melanjutkan, Rusun Tambora lebih bagus dibandingkan dengan standar rusun di Singapura untuk kalangan masyarakat biasa. Selain lebih lebar, kondisi rusun juga sudah mirip apartemen. “Kalau apartemen dengan kondisinya seperti ini, harganya Rp400 juta dijual sama pengembang. Kalau sewa minimal Rp2,5 juta sebulan.
Di sini retribusinya sekitar Rp500.000 saja masih dianggap mahal, padahal ini sudah 80% subsidinya,” ungkapnya. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta Ika Lestari Aji mengatakan ada sekitar 12.000 unit rusun yang harus dibangun sesuai permintaan wali kota di lima wilayah Ibu Kota. Tahun ini pihaknya berencana membangun sedikitnya 9.200 unit rusun.
Menurut Ika, Rusun Tambora merupakan rusun terpadu dan dijadikan proyek percontohan untuk pembangunan rusun di kawasan lain. Meski demikian, tarif retribusi senilai Rp458.400 dapat berubah, mengingat masih dikukuhkan dengan surat keputusan kepala dinas. Tarif resmi akan diputuskan dalam bentuk pergub.
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Susun Wilayah II DKI Jakarta Nuri Sawitri menerangkan, pihaknya belum dapat memberikan kunci Rusun Tambora kepada para calon penghuni. Ini karena pengembang belum melakukan serah terima kunci. “Pengembang masih lakukan proses finishing. Nanti kalau sudah beres, mereka (pengembang) baru serahkan kunci ke kami (dinas).
Lalu kami langsung kasih ke warga,” katanya. Eliana, 54, seorang warga, mengakui kondisi Rusun Tambora lebih baik dibandingkan dengan rusun lamanya. Di Rusun Tambora dia mendapatkan fasilitas dua kamar. “Makanya harga beda. Kalau dulu (rusun) Rp50.000, sekarang hampir Rp500.000,” sebut wanita yang tinggal di Blok A lantai dua kamar 224 ini.
Yan yusuf
Meski demikian, Pemprov sadar terbatasnya lahan menjadi kendala dalam pembangunan rusun. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta berencana membangun rusun modern, laiknya super block dengan belasan tower hingga ketinggian mencapai 23 lantai. Berbagai fasilitas penunjang seperti kesehatan, pendidikan, hingga sarana perbelanjaan menjadi wacana yang disiapkan dalam pembangunan rusun.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, tugas pemerintah adalah menjamin kehidupan warga. Tidak hanya kesehatan dan pendidikan, tapi juga tempat tinggal. “Saya sadar, di Jakarta tidak semua orang nasibnya baik. Perkiraan saya ada 200.000 warga enggak punya rusun, pasti kita bantu,” katanya seusai melakukan peresmian Rusun Tambora, Jakarta Barat, kemarin.
Bersamaan dengan Rusun Tambora, diresmikan juga Rusun Pulogebang, Rusun Jatinegara Kaum, dan Rusun Cipinang, Jakarta Timur. Ahok menegaskan, proses mendapatkan rusun cukup mudah seperti warga tidak perlu meminta surat keterangan pindah ke kampung halamannya. Mereka cukup melampirkan surat pernyataan tetangga minimal tiga orang dan melaporkannya kepada kelurahan atau kecamatan untuk mendapat surat keterangan.
Ahok mengancam memidanakan warga yang melakukan praktik mafia rusun menggunakan UU No 21/2008 tentang Perbankan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Untuk mengantisipasi jual-beli rusun atau sewa, pihaknya menyiapkan dua sistem proteksi yakni pemilik rusun harus menggunakan KTP sesuai alamat unit dan kartu ATM Bank DKI sebagai tanda pengenal.
Mantan Bupati Belitung Timur ini melanjutkan, Rusun Tambora lebih bagus dibandingkan dengan standar rusun di Singapura untuk kalangan masyarakat biasa. Selain lebih lebar, kondisi rusun juga sudah mirip apartemen. “Kalau apartemen dengan kondisinya seperti ini, harganya Rp400 juta dijual sama pengembang. Kalau sewa minimal Rp2,5 juta sebulan.
Di sini retribusinya sekitar Rp500.000 saja masih dianggap mahal, padahal ini sudah 80% subsidinya,” ungkapnya. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta Ika Lestari Aji mengatakan ada sekitar 12.000 unit rusun yang harus dibangun sesuai permintaan wali kota di lima wilayah Ibu Kota. Tahun ini pihaknya berencana membangun sedikitnya 9.200 unit rusun.
Menurut Ika, Rusun Tambora merupakan rusun terpadu dan dijadikan proyek percontohan untuk pembangunan rusun di kawasan lain. Meski demikian, tarif retribusi senilai Rp458.400 dapat berubah, mengingat masih dikukuhkan dengan surat keputusan kepala dinas. Tarif resmi akan diputuskan dalam bentuk pergub.
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Susun Wilayah II DKI Jakarta Nuri Sawitri menerangkan, pihaknya belum dapat memberikan kunci Rusun Tambora kepada para calon penghuni. Ini karena pengembang belum melakukan serah terima kunci. “Pengembang masih lakukan proses finishing. Nanti kalau sudah beres, mereka (pengembang) baru serahkan kunci ke kami (dinas).
Lalu kami langsung kasih ke warga,” katanya. Eliana, 54, seorang warga, mengakui kondisi Rusun Tambora lebih baik dibandingkan dengan rusun lamanya. Di Rusun Tambora dia mendapatkan fasilitas dua kamar. “Makanya harga beda. Kalau dulu (rusun) Rp50.000, sekarang hampir Rp500.000,” sebut wanita yang tinggal di Blok A lantai dua kamar 224 ini.
Yan yusuf
(ars)
