TNI Siapkan Satuan Khusus Jelang Eksekusi Mati

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Moeldoko bersama dengan komandan satuan khusus menyiapkan rencana darurat dan kontijensi untuk mengantisipasi gangguan jelang pelaksanaan eksekusi terpidana mati.

Langkah ini diambil diduga menyusul panasnya hubungan Indonesia-Australia akhir-akhir ini jelang eksekusi mati terpidana narkoba.

"Apabila terjadi gangguan dalam bentuk apapun atas pelaksanaan hukuman mati. Untuk itu saya bersama komandan satuan khusus akan membuat sebuah perencanaan yang detail, kata Moeldoko di Mabes TNI, Jakarta Timur, Jumat (20/2/2015).

"Bersama-sama dengan Kejaksaan dan Menkumham atas pelaksanaan hukuman mati terhadap pelaku pelanggaran narkoba khususnya yang telah disiapkan," imbuhnya.

Panglima menegaskan, sikap TNI jelas mendukung penuh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengambil langkah hukum dalam pemberantasan narkoba. Termasuk pemberian hukuman mati terhadap pelaku narkoba.

Menurut Panglima, TNI sangat memahami risiko atas lost generation akibat narkoba.

"Terhadap hukuman mati atas pelaku narkoba, TNI mendukung sepenuhnya dan TNI tidak terpengaruh oleh apapun dan siapapun atas hukuman mati, karena kami berpandangan sikap kami jelas right or wrong is my country," ucapnya.

Mantan Pangdam Siliwangi mengaku, setiap saat dirinya beserta jajaran selalu menganalisa atas berbagai situasi. Ancaman dan gangguan bisa muncul dari berbagai respons.

"Analisa-analisa itu diperlukan. Untuk itulah saya hadirkan di sini Ka BAIS karena memang kita melihat time by time atas perkembangan yang terjadi. Sehingga TNI tidak boleh tertinggal dalam hal seperti itu," imbuhnya.

Karenanya, dalam substansi rapat nanti, kata Panglima, yang terpenting adalah bagaimana TNI mampu mengantisipasi berbagai gangguan baik yang bersifat fisik dan nonfisik.

Karena itu, TNI juga menyiapkan unsur intelijen dan unsur tempur. Sehingga, apabila diperlukan, mereka sudah siap.

"Setelah saya perintahkan hari ini, para komandan pasukan khusus sudah menyiapkan dirinya dengan baik," katanya.

Saat ditanya, apakah pembuatan rencana emergensi dan kontijensi itu terkait dengan pernyataan PM Australia Tony Abott yang mengancam Indonesia menyusul dua warganya yang akan dieksekusi, Panglima menyatakan, jika hal itu tidak ditujukan kepada salah satu negara.

"Saya tidak mau berpolemik dengan statemen atau merespons, tidak. Tapi saya lebih senang menyiapkan diri dengan baik. Tentu kita tidak melihat atau mendefinisikan ke salah satu negara, tidak," tegasnya.

"Tetapi sekali lagi TNI sangat memahami kemungkinan-kemungkinan ancaman. Panglima sebagai pelaksana tugas dibidang pertahanan pasti mengambil langkah-langkah keamanan," pungkasnya.