Kritik Rachmawati untuk Ketum PDIP Terkait Kapolri
Kamis, 19 Februari 2015 - 17:28 WIB
Kritik Rachmawati untuk Ketum PDIP Terkait Kapolri
A
A
A
JAKARTA - Rachmawati Soekarnoputri menilai, Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri sering mengintervensi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengambil keputusan.
Hal itu tak terkecuali saat posisi Kapolri yang menempatkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal, hingga akhirnya tergantikan oleh Komjen Pol Badrodin Haiti.
Menurut Rachmawati, Megawati yang menginginkan Presiden Jokowi melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.
"Megawati yang menjadi biang masalah," ujar Rachmawati di kediamannya, Jalan Jati Padang Raya, Jakarta Selatan, Kamis (19/2/2015).
Dia berpendapat, penetapan tersangka terhadap Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai bentuk kriminalisasi.
Dia menduga, tujuannya agar KPK dalam mengusut kasus dugaan korupsi pemberian surat keterangan lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menjadi terhambat.
"Karena pada momentum menjelang Pilpres 2014, saya ingat sekali bahwa kasus BLBI itu akan diproses, dan Megawati akan dipanggil," tuturnya.
"Nah ini kelihatannya tidak berdiri sendiri dengan upaya kriminalisasi Abraham Samad, tujuan besar dari mengobok-obok seperti ini, KPK versus Polri, pemberantasan korupsi ini agak terhambat," imbuhnya.
Dia pun mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi yang batal melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Menurutnya, keputusan itu menunjukkan Jokowi mampu lepas dari kepentingan Megawati.
Hal itu tak terkecuali saat posisi Kapolri yang menempatkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal, hingga akhirnya tergantikan oleh Komjen Pol Badrodin Haiti.
Menurut Rachmawati, Megawati yang menginginkan Presiden Jokowi melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.
"Megawati yang menjadi biang masalah," ujar Rachmawati di kediamannya, Jalan Jati Padang Raya, Jakarta Selatan, Kamis (19/2/2015).
Dia berpendapat, penetapan tersangka terhadap Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai bentuk kriminalisasi.
Dia menduga, tujuannya agar KPK dalam mengusut kasus dugaan korupsi pemberian surat keterangan lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menjadi terhambat.
"Karena pada momentum menjelang Pilpres 2014, saya ingat sekali bahwa kasus BLBI itu akan diproses, dan Megawati akan dipanggil," tuturnya.
"Nah ini kelihatannya tidak berdiri sendiri dengan upaya kriminalisasi Abraham Samad, tujuan besar dari mengobok-obok seperti ini, KPK versus Polri, pemberantasan korupsi ini agak terhambat," imbuhnya.
Dia pun mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi yang batal melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Menurutnya, keputusan itu menunjukkan Jokowi mampu lepas dari kepentingan Megawati.
(maf)
