Jokowi Jangan Kegeeran Akan Didukung KMP
Selasa, 10 Februari 2015 - 07:34 WIB
Jokowi Jangan Kegeeran Akan Didukung KMP
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai memberi kontribusi terhadap berlarut-larutnya polemik antara KPK dengan Polri. Sebab, sebagai Jokowi sebagai Presiden sama sekali belum mengambil langkah tegas hampir sebulan kisruh tersebut berjalan.
"Jokowi tidak punya ketegasan. Polemik seputar Kapolri wujud nyata dari ketidaktegasan Jokowi. Blunder Kisruh Kapolri itu ada di Jokowi. Sejak awal Jokowi tegas pasti bisa segera diselesaikan," ujar Direktur Pusat Studi Islam dan Pancasila (PSIP) FISIP UMJ Ma'mun Murod Al-Barbasy ketika dihubungi Sindonews, Selasa (10/2/2015).
Menurutnya, publik sudah bisa menilai bahwa sikap Jokowi tidak jelas dalam kasus tersebut. "Saat pilpres wajahnya begitu kerakyatan, tapi setelah terpilih wajahnya berubah jadi pro pada kepentingan elite," ucapnya.
Murod menilai, jika terus menunjukkan sikap berseberangan dengan PDIP dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) bukan tidak mungkin Jokowi akan ditinggalkan. Sebab, PDIP dan KIH memandang Jokowi sudah mulai sulit diatur.
"Namun, sulitnya Jokowi diatur juga jangan membuat Jokowi geer (gede rasa) karena berharap KMP meliriknya. Jokowi justru harus berhati-hati. KMP bisa jadi akan 'memangsa' Jokowi. Persetujuan DPR yang mayoritas dihuni KMP menjadi bukti nyata 'ketaksukaan' pada Jokowi," jelasnya.
Ditambahkannya, dalam kondisi sekarang Jokowi hanya punya pilihan harus berjalan seiring dengan kepentingan rakyat jika ingin terus mendapat dukungan publik.
"Jokowi harus dapat meyakinkan bahwa dirinya serius untuk berjalan dengan rakyat. Kalau hal ini bisa dilakukan, sulit bagi KIH dan KMP untuk macam-macam dengan Jokowi," pungkasnya.
"Jokowi tidak punya ketegasan. Polemik seputar Kapolri wujud nyata dari ketidaktegasan Jokowi. Blunder Kisruh Kapolri itu ada di Jokowi. Sejak awal Jokowi tegas pasti bisa segera diselesaikan," ujar Direktur Pusat Studi Islam dan Pancasila (PSIP) FISIP UMJ Ma'mun Murod Al-Barbasy ketika dihubungi Sindonews, Selasa (10/2/2015).
Menurutnya, publik sudah bisa menilai bahwa sikap Jokowi tidak jelas dalam kasus tersebut. "Saat pilpres wajahnya begitu kerakyatan, tapi setelah terpilih wajahnya berubah jadi pro pada kepentingan elite," ucapnya.
Murod menilai, jika terus menunjukkan sikap berseberangan dengan PDIP dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) bukan tidak mungkin Jokowi akan ditinggalkan. Sebab, PDIP dan KIH memandang Jokowi sudah mulai sulit diatur.
"Namun, sulitnya Jokowi diatur juga jangan membuat Jokowi geer (gede rasa) karena berharap KMP meliriknya. Jokowi justru harus berhati-hati. KMP bisa jadi akan 'memangsa' Jokowi. Persetujuan DPR yang mayoritas dihuni KMP menjadi bukti nyata 'ketaksukaan' pada Jokowi," jelasnya.
Ditambahkannya, dalam kondisi sekarang Jokowi hanya punya pilihan harus berjalan seiring dengan kepentingan rakyat jika ingin terus mendapat dukungan publik.
"Jokowi harus dapat meyakinkan bahwa dirinya serius untuk berjalan dengan rakyat. Kalau hal ini bisa dilakukan, sulit bagi KIH dan KMP untuk macam-macam dengan Jokowi," pungkasnya.
(kri)
