Jokowi Punya Dua Opsi Jika Cerai dengan PDIP
Selasa, 10 Februari 2015 - 06:05 WIB
Jokowi Punya Dua Opsi Jika Cerai dengan PDIP
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kabarnya bakal batal melantik Komjen Pol Budi Gunawan (BG) menjadi Kapolri membuat elite PDIP panas. Akibat hal itu, hubungan Jokowi dan PDIP dikabarkan semakin renggang.
Menurut Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (PSPK Unpad) Bandung Muradi, jika pelantikan Budi Gunawan benar-benar dibatalkan berpotensi menganggu hubungan Jokowi dengan elite politik Koalisi Indonesia Hebat (KIH) khususnya PDIP.
"Pembatalan itu juga membuat hubungan presiden juga akan makin memburuk dengan Megawati Soekarnoputri. Sejumlah kekecewaan putri Bung Karno tersebut makin terakumulasi dengan dengan tidak dilantiknya BG sebagai Kapolri," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Senin 9 Februari 2015.
Menurutnya, Megawati akan menganggap Jokowi sebagai figur yang tidak taat konstitusi dan keluar dari esensi dan tujuan bernegara yang mana selama ini partai usung. Sebab, karakteristik dan warna politik pemerintahan akan makin jauh dari ideologi PDIP.
"Terberat dari hubungan yang memburuk antara keduanya adalah kemungkinan Jokowi mengambil jalan sendiri dan berbeda dengan garis partai, bisa saja membuat partai politik sendiri atau memilih bergabung dengan KMP sebagaimana wacana yang berkembang," pungkasnya.
Muradi melanjutkan, turunan dari langkah tersebut mengarah pada penarikan sejumlah menteri dari KIH karena dukungan politik atas pemerintahan Jokowi telah dicabut.
"Hal ini mengarah pada perubahan politik yang bisa saja berimplikasi dengan memburuknya konstelasi politik yang berkembang. Ada perubahan besar di mana langkah ini akan membuat proses politik yang terjadi menjadi tidak mudah," pungkasnya.
Menurut Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (PSPK Unpad) Bandung Muradi, jika pelantikan Budi Gunawan benar-benar dibatalkan berpotensi menganggu hubungan Jokowi dengan elite politik Koalisi Indonesia Hebat (KIH) khususnya PDIP.
"Pembatalan itu juga membuat hubungan presiden juga akan makin memburuk dengan Megawati Soekarnoputri. Sejumlah kekecewaan putri Bung Karno tersebut makin terakumulasi dengan dengan tidak dilantiknya BG sebagai Kapolri," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Senin 9 Februari 2015.
Menurutnya, Megawati akan menganggap Jokowi sebagai figur yang tidak taat konstitusi dan keluar dari esensi dan tujuan bernegara yang mana selama ini partai usung. Sebab, karakteristik dan warna politik pemerintahan akan makin jauh dari ideologi PDIP.
"Terberat dari hubungan yang memburuk antara keduanya adalah kemungkinan Jokowi mengambil jalan sendiri dan berbeda dengan garis partai, bisa saja membuat partai politik sendiri atau memilih bergabung dengan KMP sebagaimana wacana yang berkembang," pungkasnya.
Muradi melanjutkan, turunan dari langkah tersebut mengarah pada penarikan sejumlah menteri dari KIH karena dukungan politik atas pemerintahan Jokowi telah dicabut.
"Hal ini mengarah pada perubahan politik yang bisa saja berimplikasi dengan memburuknya konstelasi politik yang berkembang. Ada perubahan besar di mana langkah ini akan membuat proses politik yang terjadi menjadi tidak mudah," pungkasnya.
(kri)
