Tak Lantik BG, Hubungan Jokowi dan KIH Terancam Memburuk
Selasa, 10 Februari 2015 - 05:36 WIB
Tak Lantik BG, Hubungan Jokowi dan KIH Terancam Memburuk
A
A
A
JAKARTA - Janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menuntaskan kekisruhan antara KPK-Polri karena polemik pemilihan Kapolri sepulang dari lawatan ke negeri tetangga di Asia Tenggara terus dinanti publik. Sebab, jika tidak buru-buru dituntaskan akan terjalin hubungan yang tak sehat antar kedua institusi hukum tersebut.
Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (PSPK Unpad) Bandung Muradi mengatakan, wacana yang terlanjur berkembang di publik seolah-olah Jokowi tidak akan melantik Komjen Pol Budi Gunawan dianggap telah mendahului apa yang menjadi kewenangan presiden.
"Pilihan atas sejumlah opsi yang pernah disampaikan oleh Seskab Andi Widjajanto sesungguhnya bermuara pada dua pilihan saja, yakni dilantik atau batal dilantik," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Senin 9 Februari 2015.
Menurutnya, gambaran ini mengilustrasikan bahwa perdebatan selama lebih dari satu bulan ini tetap tergantung dan membutuhkan ketegasan Presiden Jokowi dalam memilih. Sehingga, diharapkan penyelesaian tersebut tidak berakumulasi dengan kemungkinan munculnya masalah baru.
"Apabila Jokowi tidak jadi melantik Komjen Budi Gunawan (BG) kemungkinan hubungan antara presiden dengan partai politik pengusung akan makin memburuk," jelasnya.
Pasalnya, lanjut dia, harapan dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) agar presiden tetap digaris konstitusi dengan tetap melantik Budi Gunawan tidak diakomodir oleh Jokowi.
"Muara dari memburuknya hubungan ini bisa saja berimplikasi pada penarikan dukungan atas pemerintahan saat ini," pungkasnya.
Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (PSPK Unpad) Bandung Muradi mengatakan, wacana yang terlanjur berkembang di publik seolah-olah Jokowi tidak akan melantik Komjen Pol Budi Gunawan dianggap telah mendahului apa yang menjadi kewenangan presiden.
"Pilihan atas sejumlah opsi yang pernah disampaikan oleh Seskab Andi Widjajanto sesungguhnya bermuara pada dua pilihan saja, yakni dilantik atau batal dilantik," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Senin 9 Februari 2015.
Menurutnya, gambaran ini mengilustrasikan bahwa perdebatan selama lebih dari satu bulan ini tetap tergantung dan membutuhkan ketegasan Presiden Jokowi dalam memilih. Sehingga, diharapkan penyelesaian tersebut tidak berakumulasi dengan kemungkinan munculnya masalah baru.
"Apabila Jokowi tidak jadi melantik Komjen Budi Gunawan (BG) kemungkinan hubungan antara presiden dengan partai politik pengusung akan makin memburuk," jelasnya.
Pasalnya, lanjut dia, harapan dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) agar presiden tetap digaris konstitusi dengan tetap melantik Budi Gunawan tidak diakomodir oleh Jokowi.
"Muara dari memburuknya hubungan ini bisa saja berimplikasi pada penarikan dukungan atas pemerintahan saat ini," pungkasnya.
(kri)
