MoU Proton-Hendropriyono Dinilai Tak Sesuai Cita-Cita Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Perusahaan otomotif Malaysia, Proton Holdings Berhad, dengan perusahaan yang digawangi AM Hendropriyono, PT Adiperkasa Citra Lestari terkait proyek pengembangan mobil nasional, terus mendapat kritikan.
Sekadar diketahui, acara penandatanganan nota kesepahaman itu dihadiri juga oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi, yang pernah berjanji untuk menjadikan mobil buatan pelajar SMK, Esemka sebagai mobil nasional.
Menurut Juru bicara Koalisi Merah Putih, Tantowi Yahya, seharusnya Presiden Jokowi merealisasikan janji yang ingin menjadikan mobil Esemka sebagai mobil nasional.
"Langkah itu tidak sesuai dengan cita-cita dia (Jokowi) sebelumnya," ujar Tantowi Yahya kepada Sindonews saat dihubungi, Sabtu (7/2/2015).
Lagipula, istilah mobil nasional di Indonesia sudah tidak berlaku. "Dia (Jokowi) kan pernah berjanji mengembangkan mobil Esemka, seyogyanya itu harusnya diteruskan," tutur Ketua DPP Partai Golkar ini.
Disamping itu, kata dia, Proton juga merupakan perusahaan yang hampir bangkrut. "Sangat di luar nalar itu. Harusnya kerja sama dengan Honda ataupun Suzuki, jangan dengan perusahaan yang lisensi merek lain," kata Wakil Ketua Komisi I DPR ini.
Sekadar diketahui, acara penandatanganan nota kesepahaman itu dihadiri juga oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi, yang pernah berjanji untuk menjadikan mobil buatan pelajar SMK, Esemka sebagai mobil nasional.
Menurut Juru bicara Koalisi Merah Putih, Tantowi Yahya, seharusnya Presiden Jokowi merealisasikan janji yang ingin menjadikan mobil Esemka sebagai mobil nasional.
"Langkah itu tidak sesuai dengan cita-cita dia (Jokowi) sebelumnya," ujar Tantowi Yahya kepada Sindonews saat dihubungi, Sabtu (7/2/2015).
Lagipula, istilah mobil nasional di Indonesia sudah tidak berlaku. "Dia (Jokowi) kan pernah berjanji mengembangkan mobil Esemka, seyogyanya itu harusnya diteruskan," tutur Ketua DPP Partai Golkar ini.
Disamping itu, kata dia, Proton juga merupakan perusahaan yang hampir bangkrut. "Sangat di luar nalar itu. Harusnya kerja sama dengan Honda ataupun Suzuki, jangan dengan perusahaan yang lisensi merek lain," kata Wakil Ketua Komisi I DPR ini.
(hyk)