PPP Romi Bertemu Bawaslu Serahkan Keabsahan Muktamar
Selasa, 03 Februari 2015 - 17:06 WIB
PPP Romi Bertemu Bawaslu Serahkan Keabsahan Muktamar
A
A
A
JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kepemimpinan Romahurmuziy bertemu dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dalam pertemuan itu pemimpin PPP yang biasa disapa Romi ditemani 15 pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Romi mengatakan, kehadirannya ke Bawaslu untuk menjelaskan keabsahan Muktamar VIII PPP hingga akhirnya mendapat pengesahan Menkumham melalui SK Nomor : M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP.
Dia menambahkan, pertemuan itu sekaligus untuk menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak.
“Kami datang ke Bawaslu sebagai tindakan preventif bukan tindakan reaktif. Jadi sebelum tahapan pilkada dimulai, semua pihak terkait harus mendapatkan penjelasan mengenai keabsahan DPP PPP,” ujar Romi di Bawaslu, Jakarta, Selasa (3/2/2015).
Pada kesempatan itu dia juga menjelaskan adanya perubahan nomenkelatur struktur organisasi di tingkat kabupaten/kota dari DPC menjadi DPD. Lanjutnya, pilkada kabupaten/kota maka calon kepala daerah diusulkan oleh DPD.
“Tanggapan Bawaslu cukup positif, mereka meminta kami segera menyerahkan struktur kepengurusan DPP, DPW dan DPD,” jelasnya.
Sementara itu, anggota Bawaslu, Nasrullah mengatakan, pihaknya mengacu pada asas legal formal dalam menangani dualisme partai politik menghadapi pilkada serentak yang akan digelar awal tahun depan. Termasuk, dualisme yang terjadi di internal partai berlambang Kakbah tersebut. “Tentunya kami mengacu pada azas legal formal,” tandas Nasrullah.
Romi mengatakan, kehadirannya ke Bawaslu untuk menjelaskan keabsahan Muktamar VIII PPP hingga akhirnya mendapat pengesahan Menkumham melalui SK Nomor : M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP.
Dia menambahkan, pertemuan itu sekaligus untuk menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak.
“Kami datang ke Bawaslu sebagai tindakan preventif bukan tindakan reaktif. Jadi sebelum tahapan pilkada dimulai, semua pihak terkait harus mendapatkan penjelasan mengenai keabsahan DPP PPP,” ujar Romi di Bawaslu, Jakarta, Selasa (3/2/2015).
Pada kesempatan itu dia juga menjelaskan adanya perubahan nomenkelatur struktur organisasi di tingkat kabupaten/kota dari DPC menjadi DPD. Lanjutnya, pilkada kabupaten/kota maka calon kepala daerah diusulkan oleh DPD.
“Tanggapan Bawaslu cukup positif, mereka meminta kami segera menyerahkan struktur kepengurusan DPP, DPW dan DPD,” jelasnya.
Sementara itu, anggota Bawaslu, Nasrullah mengatakan, pihaknya mengacu pada asas legal formal dalam menangani dualisme partai politik menghadapi pilkada serentak yang akan digelar awal tahun depan. Termasuk, dualisme yang terjadi di internal partai berlambang Kakbah tersebut. “Tentunya kami mengacu pada azas legal formal,” tandas Nasrullah.
(kur)
