Turisme dan Pemberdayaan
Senin, 02 Februari 2015 - 11:27 WIB
Turisme dan Pemberdayaan
A
A
A
Momentum ASEAN Community 2015 memberikan peluang bagi Indonesia untuk memanfaatkan potensi alam dan kebudayaannya sebagai salah satu sektor dalam roda perekonomian domestik.
Optimisme ini terbangun mengingat eksotisnya keragaman budaya dan hayati Indonesia, yang sampai hari ini menjadi salah satu destinasi kelas internasional. Jika merujuk pada data BPS terkait dengan Perkembangan Pariwisata dan Transportasi Nasional, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia pada Oktober 2014 mencapai 808,8 ribu kunjungan atau naik 12,34% dibandingkan jumlah kunjungan wisman Oktober 2013 yang sebanyak 719,9 ribu kunjungan.
Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di 27 provinsi pada Oktober 2014 mencapai rata-rata 54,29%. Diperkirakan dengan diberlakukannya AEC, jumlah tersebut akan terus meningkat. Amat disayangkan, sinyal positif tersebut belum bisa meningkatkan kedaulatan ekonomi masyarakat di sekitar objek wisata mengingat besarnya dominasi investor dalam pengembangan resor wisata sehingga mengerdilkan partisipasi keterlibatan masyarakat setempat.
Perkara tersebut sebenarnya telah disinggung sejak lama pada Konferensi Organisasi Pariwisata Dunia 1999 di Chili mengenai Global Code of Ethic For Tourism. Merujuk pada hasil konsensus pasal 5 poin 1 dan 2, diinstruksikan bahwa “pariwisata harus melibatkan penduduk setempat untuk berpartisipasi untuk menikmati keuntungan ekonomi, sosial, budaya demi kesejahteraan masyarakat”.
Oleh karena itu, pengembangan desa wisata sebenarnya dapat menjadi langkah afirmatif rezim Jokowi guna menindak lanjuti konsensus tersebut. Di Yogyakarta contohnya, pengembangan desa wisata sudah cukup masif seperti desa wisata Palgading, desa wisata budaya Tembi, desa wisata kerajinan Kasongan.
Namun, persoalannya, konsep tersebut belum dikembangkan di sekitar objek wisata utama sehingga belum menjawab fungsi desa wisata yang ditujukan menjadi instrumen ketahanan ekonomi masyarakat lokal. Besar harapan, pariwisata dapat dikembalikan sebagai aset warisan yang dikelola dan dinikmati oleh masyarakat setempat.
Tauchid Komara Yuda
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik-Universitas Gadjah Mada,
Aktivis HMI.
Optimisme ini terbangun mengingat eksotisnya keragaman budaya dan hayati Indonesia, yang sampai hari ini menjadi salah satu destinasi kelas internasional. Jika merujuk pada data BPS terkait dengan Perkembangan Pariwisata dan Transportasi Nasional, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia pada Oktober 2014 mencapai 808,8 ribu kunjungan atau naik 12,34% dibandingkan jumlah kunjungan wisman Oktober 2013 yang sebanyak 719,9 ribu kunjungan.
Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di 27 provinsi pada Oktober 2014 mencapai rata-rata 54,29%. Diperkirakan dengan diberlakukannya AEC, jumlah tersebut akan terus meningkat. Amat disayangkan, sinyal positif tersebut belum bisa meningkatkan kedaulatan ekonomi masyarakat di sekitar objek wisata mengingat besarnya dominasi investor dalam pengembangan resor wisata sehingga mengerdilkan partisipasi keterlibatan masyarakat setempat.
Perkara tersebut sebenarnya telah disinggung sejak lama pada Konferensi Organisasi Pariwisata Dunia 1999 di Chili mengenai Global Code of Ethic For Tourism. Merujuk pada hasil konsensus pasal 5 poin 1 dan 2, diinstruksikan bahwa “pariwisata harus melibatkan penduduk setempat untuk berpartisipasi untuk menikmati keuntungan ekonomi, sosial, budaya demi kesejahteraan masyarakat”.
Oleh karena itu, pengembangan desa wisata sebenarnya dapat menjadi langkah afirmatif rezim Jokowi guna menindak lanjuti konsensus tersebut. Di Yogyakarta contohnya, pengembangan desa wisata sudah cukup masif seperti desa wisata Palgading, desa wisata budaya Tembi, desa wisata kerajinan Kasongan.
Namun, persoalannya, konsep tersebut belum dikembangkan di sekitar objek wisata utama sehingga belum menjawab fungsi desa wisata yang ditujukan menjadi instrumen ketahanan ekonomi masyarakat lokal. Besar harapan, pariwisata dapat dikembalikan sebagai aset warisan yang dikelola dan dinikmati oleh masyarakat setempat.
Tauchid Komara Yuda
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik-Universitas Gadjah Mada,
Aktivis HMI.
(bhr)
