Jaga Integritas KPK

Ada pepatah “gajah berkelahi dengan gajah, pelanduk mati di tengah-tengah”. Jangan sampai ketika figur-figur sentral atau bahkan kelompok-kelompok besar dalam politik Indonesia yang menjadi pelanduk adalah rakyat Indonesia.

Para politisi yang sedang asyik-asyiknya berlayar dalam political turmoil, belakangan ini harus ingat bahwa ketegangan yang ditimbulkan jangan sampai menggeser isu pembangunan negeri dan usaha pemenuhan kesejahteraan rakyat terlupakan. Hal tersebut harus selalu diingatkan pada para elite politik.

Terlebih saat ini bisa dikatakan kekuatan-kekuatan politik besar sudah bertarung secara terbuka dengan cara yang cukup keras. Hasto Kristiyanto bukanlah orang sembarangan. Orang penting di PDIP ini sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) sekretaris jenderal PDIP. Sebelumnya dia adalah figur sentral dalam Tim Transisi yang memiliki peranan besar dalam banyak keputusan Presiden Joko Widodo setelah kemenangannya dalam Pemilu 2014.

Hasto secara frontal mengatakan bahwa terjadi pertemuan antara petinggi PDIP, partai koalisi, dan Abraham Samad terkait calon wakil presiden Joko Widodo pada pemilu lalu. Tokoh PDIP tersebut menanggapi pernyataan Abraham Samad yang mengatakan bahwa cerita tentang pertemuan tersebut adalah fitnah, tidak betul, bohong.

Hasto mengatakan bahwa kebenaran itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Hasto juga mengatakan Abraham Samad sudah tahu perkembangan mengenai calon wakil presiden Jokowi karena ada sadapannya. Deputi Pencegahan KPK Johan Budi sendiri atas nama Abraham Samad mengatakan bahwa tudingan Hasto adalah fitnah. Mantan juru bicara KPK ini menangkis semua tudingan Hasto.

Tentu kita ingin agar semua tudingan itu harus digali lebih lanjut kebenarannya. Bahkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan “Semua itu harus dibuka. Masyarakat ingin mengetahui yang mana yang benarnya. Jadi harus lebih sportif untuk mana yang sebenarnya,” ungkap Kalla.

Masalah ini bisa dikatakan adalah pukulan yang sangat telak bagi KPK. Tabir magis yang selama ini mulai terbuka sedikit demi sedikit mulai terkuak. Jika selama ini para pimpinan KPK diterima rakyat seperti para orang suci, tudingan ini membuat rakyat bertanya-tanya apakah ada motif politik dalam setiap aksi KPK.

Kekuasaan KPK sangat besar. Segala jenis kasus korupsi besar merupakan ranahnya. Siapa pun yang disebut tersangka oleh KPK hampir pasti akan bernasib masuk hotel prodeo. Selama ini menjadi tudingan mengenai politisasi kasus selalu menjadi tudingan yang umum terhadap KPK yang selalu dengan lurus dibantah oleh KPK.

Namun jika masalah-masalah seperti ini terus menyeruak, bukan tidak mungkin kecurigaan tersebut pada akhirnya dianggap sebagai suatu kebenaran oleh masyarakat. Para pimpinan KPK harus selalu menjaga kode etiknya. Kita tahu para pegawai KPK bahkan tidak mau turut serta makan ketika mendatangi suatu acara.

Kode etik dan batasan perilaku yang mereka miliki sedemikian ketatnya untuk menjaga agar tidak terjadi tudingantudingan miring yang bisa merusak marwah organisasi antirasuah ini. Oleh karena itu, para pimpinannya pun harus selalu menjaga diri untuk selalu ada dalam batasan-batasannya. Pimpinan KPK sebagai individu tentu punya hak untuk berpolitik.

Namun, tentu pula hak politik tersebut jangan dijalankan secara berbarengan ketika yang bersangkutan menjadi pimpinan KPK. Hal itu harus dijaga dengan sepenuh upaya. Integritas KPK adalah modal besar untuk pemberantasan korupsi di negeri ini, jangan sampai integritas yang merupakan barang langka di negeri ini hilang. Perlu diingat juga untuk memosisikan masalah ini adalah masalah individu yang saat ini ada di pucuk pimpinan KPK, bukan masalah dari lembaga.

Jangan sampai masalah yang menyerang individunya merusak nama KPK. Bisa jadi dalam perkembangan masalah ini akan dibentuk kembali komisi etik KPK. Sebelumnya komisi etik pernah dibentuk dalam kasus bocornya surat perintah penyidikan (sprindik) Anas Urbaningrum. Komisi etik diperlukan agar masyarakat tidak terjebak dalam segala macam perandai-andaian yang menyesatkan.