KPK dan Ryamizard Bahas Pencegahan Korupsi di Kemenhan
Kamis, 22 Januari 2015 - 18:09 WIB
KPK dan Ryamizard Bahas Pencegahan Korupsi di Kemenhan
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu akan bekerja sama dalam mencegah korupsi di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Dalam pertemuan itu, Ryamizard ditemui oleh Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Zulkarnain.
"Tadi Pak Abraham sama Pal Zulkarnain dibicarakan mengenai kemungkinan ada program-program pencegahan di kementerian pertahanan yaitu pembentukan unit pengendali gratifikasi," ujar Deputi Pencegahan KPK Johan Budi SP di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (22/1/2015).
Menurut dia, pertemuan tersebut juga membahas tentang kewajiban menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggra negara (LHKPN) di luar penyelenggara negara yang masih berada di dalam lingkungan Kemenhan.
"Pak Menteri tadi setuju mendukung dalam waktu enggak terlalu lama mungkin nanti ada tim dari Kemenhan yang dipimpin Irjen untuk ketemu dengan tim pencegahan untuk membicarakan hal tersebut," ungkapnya.
Johan mengatakan, tingkat penyerahan LHKPN di lingkungan Kemenhan akan mencontoh yang sudah dilakukan TNI.
Menham Ryamizard Ryacudu mengatakantelah banyak melakukan pembahasan terkait pencegahan korupsi di kementeriannya.
"Tadi banyak bicara soal pencegahan juga, bagaimana saya mencegah korupsi di kementerian saya, saya minta petunjuk bapak-bapak (pimpinan KPK)," ujar Ryamizad .
Dalam pertemuan itu, Ryamizard ditemui oleh Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Zulkarnain.
"Tadi Pak Abraham sama Pal Zulkarnain dibicarakan mengenai kemungkinan ada program-program pencegahan di kementerian pertahanan yaitu pembentukan unit pengendali gratifikasi," ujar Deputi Pencegahan KPK Johan Budi SP di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (22/1/2015).
Menurut dia, pertemuan tersebut juga membahas tentang kewajiban menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggra negara (LHKPN) di luar penyelenggara negara yang masih berada di dalam lingkungan Kemenhan.
"Pak Menteri tadi setuju mendukung dalam waktu enggak terlalu lama mungkin nanti ada tim dari Kemenhan yang dipimpin Irjen untuk ketemu dengan tim pencegahan untuk membicarakan hal tersebut," ungkapnya.
Johan mengatakan, tingkat penyerahan LHKPN di lingkungan Kemenhan akan mencontoh yang sudah dilakukan TNI.
Menham Ryamizard Ryacudu mengatakantelah banyak melakukan pembahasan terkait pencegahan korupsi di kementeriannya.
"Tadi banyak bicara soal pencegahan juga, bagaimana saya mencegah korupsi di kementerian saya, saya minta petunjuk bapak-bapak (pimpinan KPK)," ujar Ryamizad .
(dam)
