Calon Hakim Konstitusi Harus Sesuai UU MK

Senin, 29 Desember 2014 - 07:02 WIB
Calon Hakim Konstitusi...
Calon Hakim Konstitusi Harus Sesuai UU MK
A A A
JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta kepada panitia seleksi (pansel) calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memilih satu di antara lima calon yang sudah lolos tahap penyeleksian sesuai dengan Udang-undang (UU) MK tentang kriteria Hakim MK.

"Calon hakim MK harus memenuhi kriteria dan kebutuhan hakim MK sesuai UU MK," ujar peneliti hukum ICW Lalola Easter kepada Sindonews, Minggu 28 Desember 2014.

Lalola mengatakan, untuk kriteria beberapa sudah disebut dalam UU MK. "Misal hakim MK harus seorang negarawan, memahami konstitusi, dan memiliki latar belakang keilmuan di bidang hukum," papar Lalola.

"Kriteria lainnya adalah dia harus berintegritas, independen, dan memiliki rekam jejak yang bersih," sambungnya.

Menurut Lalola, ICW masih melakukan penelusuran terhadap rekam jejak dari kelima calon Hakim MK tersebut.

"Jika nanti ada catatan yang signifikan dan memengaruhi kriteria, akan segera kami sampaikan kepada pansel," ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, sepanjang penelusuran ICW, kelima calon memiliki latar belakang keilmuan yang cukup dan mumpuni.

"Tapi untuk calon yang cocok dan memenuhi kriteria, kami menyerahkan mekanisme pemilihan kepada pansel. Dengan catatan calon memenuhi kriteria dan kebutuhan hakim MK," tandas Lalola.
(maf)
Berita Terkait
Survey Sentimen Publik...
Survey Sentimen Publik atas Putusan MK Soal Ambang Batas Presiden
Tanpa Proses Kocok Ulang,...
Tanpa Proses Kocok Ulang, Saldi Isra Kembali Jabat Hakim MK
Jelang Putusan Dugaan...
Jelang Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Hakim MK, Begini Kondisi Terkini di Gedung Mahkamah Konstitusi
Akademisi Nilai MK Terancam...
Akademisi Nilai MK Terancam Jadi Lembaga Perusak Konstitusi
MK Tolak Gugatan Syarat...
MK Tolak Gugatan Syarat Usia Minimal Hakim Konstitusi 55 Tahun
Putusan MK Diharapkan...
Putusan MK Diharapkan Diterima Semua Pihak
Berita Terkini
KontraS Kritik Tuntutan...
KontraS Kritik Tuntutan 2,5 Tahun Penjara untuk Terdakwa Penyiraman Andrie Yunus
Revisi UU Polri, Menteri...
Revisi UU Polri, Menteri Pigai Usulkan Sejumlah Jabatan Utama Bisa Diisi Sipil
Film Pesta Babi Bergeser...
Film Pesta Babi Bergeser dari Kritik Sosial Jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua
KPK Angkut Moge, Mobil...
KPK Angkut Moge, Mobil Mewah, dan Sepeda usai Geledah Rumah Silmy Karim
Ancam 6 Juta Tenaga...
Ancam 6 Juta Tenaga Kerja, Wacana Kemasan Polos Harus Dibatalkan
DPR Minta KAI Bereskan...
DPR Minta KAI Bereskan Dulu Konektivitas Sebelum Bangun Jalur Kereta Aceh-Lampung
Infografis
Khamenei Tewas, 4 Nama...
Khamenei Tewas, 4 Nama Masuk Bursa Calon Pemimpin Tertinggi Iran
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved