Tekad Ekonomi Tumbuh 7%

Guna memastikan putaran roda perekonomian nasional lebih kencang untuk tahun depan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menteri ekonomi dalam jajaran Kabinet Kerja, gubernur Bank Indonesia (BI), dan ketua dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OKJ) untuk satu suara dan saling mendukung.

Pemerintah menargetkan setidaknya pertumbuhan ekonomi setiap tahun meningkat signifikan dan mencapai sekitar 7% dalam tiga tahun ke depan. Tekad pemerintah meraih pertumbuhan ekonomi 7% sudah menjadi harga mati.

Mengawali 2015 yang tinggal menghitung hari, pemerintah berjanji akan memacu kecepatan penuh menggenjot berbagai program yang berkaitan infrastruktur, mulai jalan, pelabuhan, rel kereta api, bandara hingga pembangunan waduk yang kini banyak diorder oleh pemerintah daerah.

Pemerintah meyakini dengan bergerak cepat pada awal tahun maka pembangunan infrastruktur tersebut akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, karena ini berkaitan dengan serapan anggaran yang lebih cepat dan maksimal. Target pertumbuhan ekonomi 7% yang akan dicapai dalam tiga tahun ke depan ternyata mengundang perdebatan di kalangan analis ekonomi.

Dari kalangan yang optimistis target tersebut terealisasi menilai sejumlah amunisi sudah dikantongi pemerintah, diantaranya pengalihan sebagian subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk mewujudkan berbagai program di bidang infrastruktur. Memang tidak bisa dimungkiri bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi telah mengerek angka inflasi yang berpengaruh pada daya beli masyarakat, namun dampak tersebut diprediksi mereda pada Februari 2015.

Bagaimana dengan kondisi politik di dalam negeri? Analis ekonomi yang pro terhadap pertumbuhan 7% semakin optimistis dengan melihat kondisi politik yang semakin kondusif belakangan ini. Dengan melihat bukti nyata keseriusan pemerintah membenahi dan membangun infrastruktur, koalisi sejumlah partai dalam parlemen yang berseberangan dengan pemerintah tidak mudah untuk melakukan penghadangan, misalnya melalui perlambatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selama ini, faktor politik termasuk yang paling dikhawatirkan bakal mengganjal langkah Presiden Jokowi. Namun, analis ekonomi yang pesimistis dengan pertumbuhan ekonomi 7% bakal terealisasi dalam tiga tahun ke depan beralasan bahwa angka pertumbuhan yang dipatok pemerintah tersebut terlalu tinggi.

Kalangan yang kontra ini mempertanyakan kebijakan ekonomi dengan relevansi terhadap makroekonomi yang dinilai belum memberikan implikasi yang jelas. Justru faktor eksternallah yang lebih banyak memengaruhi perkembangan perekonomian, mulai dari pelemahan harga minyak yang kini menyentuh di bawah USD60 per barel dan kondisi perekonomian Rusia yang sedang terpuruk.

Sah saja pemerintah menarget pertumbuhan ekonomi yang tinggi meski untuk merealisasikan bukanlah persoalan mudah. Tidak hanya sektor infrastruktur yang harus dibenahi, tetapi harus sejalan dengan berbagai sektor lainnya, misalnya peningkatan realisasi investasi asing dan domestik, persolan penguatan sektor manufaktur, ruang fiskal yang harus dioptimalkan hingga basis pembiayaan yang sustainable.

Sektor manufaktur diharapkan memberi sumbangsih yang lebih besar di tengah penurunan harga komoditas dunia. Terlepas dari pro dan kontra di kalangan analis ekonomi seputar pertumbuhan ekonomi dalam tiga tahun ke depan, bagaimana dengan perputaran ekonomi tahun depan? BI mematok angka sekitar 5,4% sedikit lebih optimistis dibanding target pertumbuhan ekonomi pada tahun ini.

Pihak BI menilai meski secara eksternal aktivitas perekonomian global masih diwarnai pelambatan pertumbuhan, namun perekonomian Indonesia masih cukup solid. Sementara itu, prediksi Bank Dunia lebih rendah dari BI. Tahun depan Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sekitar 5,2%.

Proyeksi tersebut telah dikoreksi di mana sebelumnya Bank Dunia memperkirakan ekonomi tumbuh 5,6% yang dirilis pada pertengahan tahun ini. Namun, pertumbuhan yang melambat itu bisa saja berbalik arah bila realisasi investasi melaju lebih cepat dari tahun ini.