Chandra Hamzah Galang Sistem PLN Antikorupsi
Rabu, 24 Desember 2014 - 21:03 WIB
Chandra Hamzah Galang Sistem PLN Antikorupsi
A
A
A
JAKARTA - Komisaris Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Chandra Martha Hamzah siap mengusung dan menggalang sistem kerja di lembaga listrik negara itu dengan sistem antikorupsi yang berbasis pencegahan.
Chandra Hamzah menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri. Keduanya bertemu dan diskusi dengan jajaran pimpinan KPK.
Chandra menyatakan, dia belum mau muluk-muluk untuk menjalankan dan menerapkan sistem di PLN sama seperti yang pernah dirasakannya di KPK.
Intinya tutur dia, semua yang akan dijalankan dewan komisaris perlu dibahas dulu. Rencananya awal Januari 2015 akan dilangsungkan rapat dewan komisaris diikuti rapat direksi. Nanti di sana akan dilihat bagaimana pola dan sistem menjalankan PLN yang antikorupsi.
"Segala sesuatunya perlu disepakati oleh seluruh komisaris, polanya, targetnya, rencana kerja. Dan ini (rapat) baru dilaksanakan di awal Januari," kata Chandra di depan Gedung KPK, Jakarta, Rabu (24/12/2014).
Mantan Wakil Ketua KPK ini melanjutkan, selain hal tersebut, dalam rapat dewan komisaris dan direksi juga akan dipaparkan sejumlah kasus korupsi, yang melibatkan pejabat atau mantan pejabat PLN baik yang ditangani KPK maupun lembaga penegak hukum lain.
Disinggung indikasi keterlibatan mantan Direktu Utama PLN Nur Pamudji dalam dugaan korupsi pengadaan Flame Turbine GT.21 & 22 Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Blok 2 Belawan, Sumatera Utara yang ditangani Kejaksaan Agung, Chandra hanya tersenyum. Lagi-lagi tuturnya, semua hal perlu dibahas dulu.
"Begini dewan komisaris itu kan bekerja bersifat dewan, jadi segala sesuatunya kita akan bahas di awal Januari," tandas anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas ini.
Disinggung bagaimana pembahasan masalah migas yang disampaikan KPK, Chandra menolak memberikan komentar. Yang jelas kata dia diskusi dengan pimpinan KPK sudah dilangsungkan kemarin.
"Tanya Pak Faisal saja ya," ucapnya.
Sebelumnya Selasa 23 Desember 2014, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengangkat Sofyan Basir sebagai Direktur Utama (Dirut) PT PLN untuk masa bakti 2014-2019. Mendampingi Sofyan, pemerintah mengangkat tujuh direktur.
Mereka adalah Sarwono Sudarto, Nicke Widyawati, Murtaqi Syamsuddin, Supangkat Iwan Santoso, Amin Subekti, Nasyir Sebayang, dan Amir Rosidin.
Di jajaran Komisaris PLN duduk sebagai Komisaris Utama Chandra Martha Hamzah dengan didampingi Budiman dan Hasan Bisri sebagai komisaris.
Chandra Hamzah menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri. Keduanya bertemu dan diskusi dengan jajaran pimpinan KPK.
Chandra menyatakan, dia belum mau muluk-muluk untuk menjalankan dan menerapkan sistem di PLN sama seperti yang pernah dirasakannya di KPK.
Intinya tutur dia, semua yang akan dijalankan dewan komisaris perlu dibahas dulu. Rencananya awal Januari 2015 akan dilangsungkan rapat dewan komisaris diikuti rapat direksi. Nanti di sana akan dilihat bagaimana pola dan sistem menjalankan PLN yang antikorupsi.
"Segala sesuatunya perlu disepakati oleh seluruh komisaris, polanya, targetnya, rencana kerja. Dan ini (rapat) baru dilaksanakan di awal Januari," kata Chandra di depan Gedung KPK, Jakarta, Rabu (24/12/2014).
Mantan Wakil Ketua KPK ini melanjutkan, selain hal tersebut, dalam rapat dewan komisaris dan direksi juga akan dipaparkan sejumlah kasus korupsi, yang melibatkan pejabat atau mantan pejabat PLN baik yang ditangani KPK maupun lembaga penegak hukum lain.
Disinggung indikasi keterlibatan mantan Direktu Utama PLN Nur Pamudji dalam dugaan korupsi pengadaan Flame Turbine GT.21 & 22 Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Blok 2 Belawan, Sumatera Utara yang ditangani Kejaksaan Agung, Chandra hanya tersenyum. Lagi-lagi tuturnya, semua hal perlu dibahas dulu.
"Begini dewan komisaris itu kan bekerja bersifat dewan, jadi segala sesuatunya kita akan bahas di awal Januari," tandas anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas ini.
Disinggung bagaimana pembahasan masalah migas yang disampaikan KPK, Chandra menolak memberikan komentar. Yang jelas kata dia diskusi dengan pimpinan KPK sudah dilangsungkan kemarin.
"Tanya Pak Faisal saja ya," ucapnya.
Sebelumnya Selasa 23 Desember 2014, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengangkat Sofyan Basir sebagai Direktur Utama (Dirut) PT PLN untuk masa bakti 2014-2019. Mendampingi Sofyan, pemerintah mengangkat tujuh direktur.
Mereka adalah Sarwono Sudarto, Nicke Widyawati, Murtaqi Syamsuddin, Supangkat Iwan Santoso, Amin Subekti, Nasyir Sebayang, dan Amir Rosidin.
Di jajaran Komisaris PLN duduk sebagai Komisaris Utama Chandra Martha Hamzah dengan didampingi Budiman dan Hasan Bisri sebagai komisaris.
(maf)
